Komisi XIII DPR: Kepmen ESDM Soal WUP Ujung Kulon Bertentangan dengan Keputusan Presiden, Harus Dievaluasi
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Rieke Diah Pitaloka , Anggota Komisi XIII DPR RI, mendesak dilakukannya analisis mendalam terhadap terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
- Konflik normatif ini memicu sorotan tajam karena potensi dampak lingkungan terhadap ekosistem langka di Banten.
- Pernyataan ini disampaikan Rieke di Jakarta, Rabu, seraya menekankan pentingnya sinergi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menelaah regulasi tersebut.
Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi XIII DPR RI, mendesak dilakukannya analisis mendalam terhadap terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Kebijakan yang diterbitkan pada Februari tersebut dinilai kontradiktif karena membuka Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan Taman Nasional Ujung Kulon, bertentangan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan konservasi serius terhadap kawasan itu pada bulan Mei. Konflik normatif ini memicu sorotan tajam karena potensi dampak lingkungan terhadap ekosistem langka di Banten.
Pernyataan ini disampaikan Rieke di Jakarta, Rabu, seraya menekankan pentingnya sinergi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menelaah regulasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pembukaan WUP di kawasan perairan taman nasional mengabaikan mandat konservasi yang telah ditetapkan di tingkat kepala negara.
Urgensi Perlindungan Badak Jawa sebagai Warisan Dunia
Fokus utama dari kritik ini tertuju pada nasib badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), satwa khas Indonesia yang populasinya kian menipis. Rieke mengapresiasi langkah Natalius Pigai, Menteri HAM, yang dalam rapat kerja Selasa lalu menegaskan bahwa relokasi badak bukan keputusan resmi pemerintah, melainkan hanya wacana. Pigai menekankan pendekatan hak asasi makhluk hidup, bahwa spesies dengan populasi global sekitar 50 hingga 100 ekor tersebut wajib dilindungi di habitat aslinya karena tidak mampu membela diri sendiri.
Wacana Relokasi Ditolak, Rwanda Jadi Acuan Konservasi
Menteri Pigai memastikan seluruh populasi badak Jawa saat ini tetap hidup dan berkembang biak di Ujung Kulon, menolak rencana pemindahan ke habitat alternatif. Ia mendorong kementerian terkait meniru model Rwanda yang sukses mempertahankan gorila gunung di habitat aslinya tanpa relokasi. Konservasi di sini bukan hanya soal satwa, tetapi juga menjaga ekosistem, budaya, dan nilai filosofis masyarakat Banten. Pro-kontra di berbagai kalangan dinilai wajar dan justru memperkaya solusi konservasi yang lebih komprehensif.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemkot Bekasi Gandeng Habibie Center: Dorong Transformasi Digital dan AI untuk Pelayanan Publik yang Responsif

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31

Kabar Buruk untuk Komuter: BMKG Prakirakan Jakarta Senggugur Hujan Petir pada Sore Ini
