INDEF Soroti Paradoks Daerah Tambang: Ekonomi Melambung, Kemiskinan di Atas Rata-rata Nasional
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Annisa Utami Kusumanegara , peneliti utama INDEF, membeberkan temuan ini saat tampil dalam acara Senator Menyapa yang digelar CNN Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11).
- "Misal di tempat Pak Anwar (Gubernur Sulawesi Tenggara Anwar Hafid ), pertumbuhan ekonominya begitu tinggi, tapi di sisi lain poverty rate -nya juga ternyata di atas nasional.
- Begitu juga yang terjadi mungkin di Maluku Utara.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti paradoks ekonomi di wilayah kaya sumber daya alam, di mana pertumbuhan tinggi akibat aktivitas pertambangan justru tidak berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. Annisa Utami Kusumanegara, peneliti utama INDEF, membeberkan temuan ini saat tampil dalam acara Senator Menyapa yang digelar CNN Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11). Menurutnya, data menunjukkan bahwa di provinsi-provinsi dengan aktivitas hilirisasi tinggi seperti Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, angka kemiskinan tetap berada di atas rata-rata nasional, mengindikasikan kegagalan distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal.
"Misal di tempat Pak Anwar (Gubernur Sulawesi Tenggara Anwar Hafid), pertumbuhan ekonominya begitu tinggi, tapi di sisi lain poverty rate-nya juga ternyata di atas nasional. Begitu juga yang terjadi mungkin di Maluku Utara. Ada banyak hal yang perlu kita kritisi di balik pertumbuhan tinggi ini," ujar Annisa. Kondisi ini menegaskan bahwa indikator makro yang melambung belum tentu mencerminkan kesejahteraan riil di tingkat akar rumput, terutama di sentra-sentra industri ekstraktif.
Lonjakan Pendapatan Tanpa Serapan Tenaga Kerja Signifikan
Kajian INDEF juga mengungkap anomali di kabupaten dan kota yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Meskipun output ekonomi meningkat, dampaknya terhadap ketenagakerjaan lokal sangat minim. Data menunjukkan kenaikan pendapatan wilayah sekitar 10 persen, namun kenaikan ini belum diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berarti. "Perlu pembenahan, di satu sisi hilirisasi menunjukkan kesuksesan dari segi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kita ingin masyarakat di daerah tersebut mendapatkan keuntungan yang besar," imbuh Annisa. Kesenjangan antara pertumbuhan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja menjadi fokus kritik utama dari lembaga riset ekonomi tersebut.
Rekomendasi Insentif Berbasis Manfaat Lokal dan Dana Abadi
Merespons ketimpangan tersebut, INDEF merekomendasikan pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan insentif industri, termasuk fasilitas tax holiday. Pemberian insentif harus dibatasi dengan prasyarat yang ketat agar perusahaan berkontribusi nyata bagi masyarakat setempat. Beberapa rekomendasi spesifik yang diajukan meliputi:
- Prasyarat adanya transfer teknologi (technology transfer) dari perusahaan asing/utama ke entitas lokal.
- Keterlibatan wajib tenaga kerja lokal dalam struktur organisasi dan operasional perusahaan.
- Pastikan ada pemasok daerah yang masuk ke dalam rantai pasok (supply chain) perusahaan penerima insentif.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Imigrasi Cilegon Deportasi 17 WNA China: Kerja Proyek Pakai Visa Kunjungan

Ekonomi Jawa Tengah Tembus Rp542 T di Kuartal III-2026, Sektor Hotel Melesat 14% Dorong Lompatan Investasi

Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Naik Tajam Jadi Rp4,5 Juta, Sanksi Sektor Hotel Bintang
