Anwar Hafid Tuntut Regulasi Anti-Monopoli untuk Buka Akses Pengusaha Daerah di Sektor Tambang
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendesak pemerintah pusat untuk merancang regulasi baru yang secara eksplisit membuka ruang bagi pengusaha lokal dalam berbagai sektor industri, khususnya pertambangan.
- Anwar menyoroti realitas bahwa posisi strategis seperti Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) serta sektor pendukung seperti katering dan penyediaan makanan masih didominasi oleh pengusaha dari Jakarta.
- Menurutnya, kondisi ini mengunci potensi ekonomi lokal.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendesak pemerintah pusat untuk merancang regulasi baru yang secara eksplisit membuka ruang bagi pengusaha lokal dalam berbagai sektor industri, khususnya pertambangan. Dalam acara Senator Menyapa 2026 yang digelar CNN Indonesia di Jakarta, Anwar mengkritik keras dominasi pelaku usaha dari luar daerah yang dinilai telah memonopoli peluang ekonomi, sehingga masyarakat setempat sulit berkembang dan tidak merasakan manfaat ekonomi secara optimal dari aktivitas industri di daerahnya.
Anwar menyoroti realitas bahwa posisi strategis seperti Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) serta sektor pendukung seperti katering dan penyediaan makanan masih didominasi oleh pengusaha dari Jakarta. Menurutnya, kondisi ini mengunci potensi ekonomi lokal. "Kesempatan berusaha itu kalau bisa jangan lagi monopoli lagi orang dari mana-mana. Kalau bisa, kasih lah orang di daerah," tegasnya, menekankan bahwa kemampuan untuk bersaing sebenarnya telah dimiliki oleh masyarakat setempat.
Infrastruktur Penunjang dan Dampak Hilirisasi Tambang
Selain aspek regulasi, Anwar Hafid mengingatkan pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur di kawasan pertambangan, dengan fokus utama pada akses air bersih dan jalan nasional. Perbaikan infrastruktur dinilai menjadi prasyarat mutlak agar masyarakat sekitar kawasan industri dapat merasakan dampak positif dari proses hilirisasi tambang. Ia optimis bahwa konektivitas yang baik akan menciptakan efek ganda bagi ekonomi lokal.
"Kalau sudah mulus jalan-jalan itu, masyarakat senang karena hilirisasi ini banyak manfaatnya buat daerah. Banyak orang kaya baru juga di daerah gara-gara hilirisasi," kata Anwar. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari nilai ekspor, tetapi dari munculnya kelas menengah baru di tingkat lokal yang berdaya saing.
Uji Keadilan Pembagian Manfaat Sumber Daya Alam
Isu ini menjadi bagian dari diskusi mendalam dalam Senator Menyapa episode ketiga dengan tema 'Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Lokal Terwujud'. Forum ini menguji keadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), transparansi penerimaan negara, serta pengawasan terhadap aktivitas perusahaan tambang. Hadir dalam diskusi tersebut antara lain Badikenita BR Sitepu dari DPD RI, Angelius Wake Kako, dan Staf Ahli Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar keuntungan korporasi di luar.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Imigrasi Cilegon Deportasi 17 WNA China: Kerja Proyek Pakai Visa Kunjungan

Ekonomi Jawa Tengah Tembus Rp542 T di Kuartal III-2026, Sektor Hotel Melesat 14% Dorong Lompatan Investasi

Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Naik Tajam Jadi Rp4,5 Juta, Sanksi Sektor Hotel Bintang
