Gubernur Sulteng Anwar Hafid Usul Skema DBH 50:50: Potong Langsung di Sumber, Akhiri Penunggakan Sejak 2023
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengajukan proposal radikal mengenai mekanisme fiskal nasional dengan mengusulkan perubahan skema pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) .
- Anwar menjelaskan bahwa usulan ini bertujuan untuk mengeliminasi birokrasi pencairan bertahap yang sering kali menyebabkan keterlambatan.
- Ia mengadvokasi penerapan sistem opsen agar pembagian penerimaan terjadi secara simultan saat pendapatan diperoleh.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengajukan proposal radikal mengenai mekanisme fiskal nasional dengan mengusulkan perubahan skema pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menawarkan sistem bagi hasil langsung 50:50, di mana 50 persen penerimaan dialokasikan untuk daerah penghasil dan 50 persen untuk pemerintah pusat, dengan penarikan dana dilakukan secara langsung di sumber penerimaan atau "potong di tempat". Usulan ini disampaikan dalam program Senator Menyapa di CNN Indonesia, Jakarta, pada Kamis (19/11), sebagai respons terhadap ketidakpastian waktu pencairan dana yang selama ini menghambat perencanaan pembangunan daerah.
Anwar menjelaskan bahwa usulan ini bertujuan untuk mengeliminasi birokrasi pencairan bertahap yang sering kali menyebabkan keterlambatan. Ia mengadvokasi penerapan sistem opsen agar pembagian penerimaan terjadi secara simultan saat pendapatan diperoleh. "Langsung, langsung pembayarannya itu 50 persen itu langsung ke kas daerah, 50 persen langsung ke kas negara," ujar Anwar. Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah tidak perlu lagi menunggu instruksi atau jadwal pencairan dari pusat, sehingga likuiditas fiskal daerah menjadi lebih prediktif dan stabil.
Kritik terhadap Mekanisme Pencairan Bertahap
Usulan ini muncul di tengah kritik terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Meskipun Anwar mengakui bahwa rasio pembagian dalam UU HKPD yang menetapkan alokasi 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pusat sudah cukup adil secara proporsional, ia menyoroti masalah teknis pada mekanisme penyalurannya. Ia mengungkapkan bahwa sistem cicilan atau pencairan bertahap yang berlaku saat ini menciptakan ketidakpastian signifikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran tahunan.
Salah satu bukti nyata dari masalah ini adalah adanya hak DBH Sulawesi Tengah yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2023 hingga saat ini. "Problem kami di daerah juga kan DBH bisa dicicil-cicil. Dari 2023 sampai sekarang, (DBH) kita ada yang belum dibayar," ungkap Anwar. Keterlambatan pembayaran ini dinilai menghambat laju pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah Sulawesi Tengah, sehingga mendorong lahirnya gagasan untuk memotong dana langsung di sumber agar hak daerah segera terpenuhi.
Implikasi Otonomi Fiskal dan Perencanaan Pembangunan
Anwar menilai bahwa skema opsen 50:50 dengan pemotongan langsung bukan hanya solusi teknis, melainkan juga instrumen strategis untuk meningkatkan otonomi fiskal daerah. Dengan dana yang masuk langsung ke kas daerah saat penerimaan terjadi, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam merencanakan dan mengeksekusi program pembangunan. "Nah, kalau dengan cara ini, daerah bisa merencanakan apa pun," pungkasnya. Skema ini diharapkan dapat menjadi preseden baru dalam hubungan fiskal pusat-daerah yang lebih transparan dan efisien, di mana daerah tidak lagi bergantung pada jadwal pencairan yang sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan riil di lapangan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemendukbangga Dorong 3.456 Perusahaan Terapkan Tamasya untuk Tingkatkan Partisipasi Kerja Perempuan

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: jamin Pengembalian Kerugian Korban Penipuan

Diplomasi Energi Presisi: Bahlil Pimpin Delegasi Indonesia Kawal Prabowo di KTT APEC 2026
