DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: jamin Pengembalian Kerugian Korban Penipuan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II 2026-2027, Kamis (19/11).
- Pengesahan ini menandai tonggak baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang kini secara eksplisit menjamin pengembalian kerugian kepada korban kejahatan, bukan sekadar hukuman penjara bagi pelakunya.
- "Kita berhasil menangkap pelakunya pasang badan, dia rela masuk penjara tapi dia sembunyikan uang triliunan rupiah, ya, dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban," tegas Habib.
DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II 2026-2027, Kamis (19/11). Pengesahan ini menandai tonggak baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang kini secara eksplisit menjamin pengembalian kerugian kepada korban kejahatan, bukan sekadar hukuman penjara bagi pelakunya. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa selama ini banyak kasus korupsi dan kejahatan besar yang hanya berujung pada pidana penjara, sementara aset hasil kejahatan bernilai triliunan rupiah tetap disembunyikan dan tidak dikembalikan ke masyarakat.
"Kita berhasil menangkap pelakunya pasang badan, dia rela masuk penjara tapi dia sembunyikan uang triliunan rupiah, ya, dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban," tegas Habib. Beliau mencontohkan dampak luas dari kejahatan seperti penipuan investasi, perdagangan saham bodong, hingga penipuan travel umrah dan haji yang merugikan perekonomian masyarakat secara signifikan. Melalui UU ini, kerugian tersebut akan diatur agar segera dikembalikan melalui sistem peradilan yang adil.
Pemimpin Rapat Paripurna dan Cakupan Tindak Pidana Baru
Rapat pengesahan dengan agenda tunggal itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat pimpinan DPR lainnya, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Di bawah regulasi ini, DPR dan pemerintah menyepakati enam tindak pidana di luar korupsi yang menjadi fokus perampasan aset, antara lain: tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Regulasi Penipuan Siber dan Dampaknya pada Masyarakat
Untuk kategori penipuan dan penggelapan, penjelasan pasal mencakup berbagai jenis kejahatan modern, seperti perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan kripto. Penambahan kategori ini merespons maraknya modus kejahatan digital yang semakin kompleks dan mengincar banyak korban sekaligus. Dengan disahkannya UU ini, negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk menyita aset yang diperoleh secara ilegal dan mengalihkannya sebagai ganti rugi bagi korban, sehingga keadilan tidak hanya bersifat retributif (menghukum pelaku), tetapi juga restoratif (memulihkan kerugian korban).
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemendukbangga Dorong 3.456 Perusahaan Terapkan Tamasya untuk Tingkatkan Partisipasi Kerja Perempuan

Gubernur Sulteng Anwar Hafid Usul Skema DBH 50:50: Potong Langsung di Sumber, Akhiri Penunggakan Sejak 2023

Diplomasi Energi Presisi: Bahlil Pimpin Delegasi Indonesia Kawal Prabowo di KTT APEC 2026
