Gubernur Jatim Putuskan Nonaktifkan Kepala DLH Nurkholis Terkait Pungli Tambang Rp1,23 M
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni , menjelaskan bahwa langkah penonaktifan ini merupakan tindak lanjut atas surat penetapan penahanan resmi yang diterima dari pihak kejaksaan.
- Untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik, Pemprov Jatim menyiapkan mekanisme pengisian jabatan sementara guna mencegah kekosongan kepemimpinan di instansi terkait selama proses hukum berjalan.
- Mekanisme Pengisian Jabatan Plt dan Plh Kepala DLH Dalam menghadapi situasi transisi ini, Pemprov Jatim mengaktifkan protokol penunjukan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) secara berjenjang.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memproses pemberhentian sementara Nurkholis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), usai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan tambang senilai Rp1,23 miliar. Keputusan ini diambil setelah Nurkholis ditahan oleh penyidik tindak pidana khusus Kejati Jatim, yang mengungkap adanya praktik penyalahgunaan wewenang saat ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada periode Januari hingga Agustus 2024.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni, menjelaskan bahwa langkah penonaktifan ini merupakan tindak lanjut atas surat penetapan penahanan resmi yang diterima dari pihak kejaksaan. Untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik, Pemprov Jatim menyiapkan mekanisme pengisian jabatan sementara guna mencegah kekosongan kepemimpinan di instansi terkait selama proses hukum berjalan.
Mekanisme Pengisian Jabatan Plt dan Plh Kepala DLH
Dalam menghadapi situasi transisi ini, Pemprov Jatim mengaktifkan protokol penunjukan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) secara berjenjang. Indah Wahyuni mengungkapkan bahwa hingga saat ini sosok Plt definitif belum ditentukan karena masih menunggu kelengkapan dokumen hukum terkait penahanan tersangka. "Sampai saat ini penunjukan Plt-nya belum. Karena kami masih butuh surat penetapan penahanan dulu. Jadi untuk sementara biar tidak ada kekosongan, maka sekdin kita tunjuk sebagai Plh sampai dengan ditunjuknya Plt Kepala DLH atau Kepala DLH definitif," ujar Indah. Skema ini bertujuan memastikan roda organisasi tetap berputar tanpa melanggar prosedur kepegawaian daerah.
Modus Operandi Pungli dan Barang Bukti yang Disita
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, merinci bahwa Nurkholis diduga memerintahkan bawahannya untuk memungut uang di luar ketentuan resmi dari para pemohon izin. Praktik kotor ini menyasar dua kelompok utama pemohon, dengan rincian sebagai berikut:
- Tujuh pemohon izin bidang pertambangan yang total nilai pungliannya mencapai Rp1,1 miliar.
- 28 pemohon izin bidang geologi dan air tanah dengan nilai pungli mencapai Rp133,5 juta.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31

Kabar Buruk untuk Komuter: BMKG Prakirakan Jakarta Senggugur Hujan Petir pada Sore Ini

Uji Materiil KUHAP 2025: Advokat Minta MK Batasi Kewenangan Penyadapan Tanpa Syarat
