GAPKI Percepat Produktivitas Sawit Lewat Kemitraan dan GAP Jelang Mandatori B50
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan urgensi penguatan Good Agricultural Practices (GAP) dan skema kemitraan strategis untuk mendongkrak produktivitas kebun kelapa sawit nasional.
- Langkah ini dinilai krusial sebagai amunisi utama dalam menghadapi transisi energi domestik, khususnya untuk menjamin ketersediaan bahan baku seiring rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 ke B50 .
- Kinerja Produksi Membaik, Namun Produktivitas Masih Stagnan Menurut Aziz, tren produksi sawit nasional menunjukkan grafik positif.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan urgensi penguatan Good Agricultural Practices (GAP) dan skema kemitraan strategis untuk mendongkrak produktivitas kebun kelapa sawit nasional. Langkah ini dinilai krusial sebagai amunisi utama dalam menghadapi transisi energi domestik, khususnya untuk menjamin ketersediaan bahan baku seiring rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 ke B50. Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Aziz Hidayat, menyatakan bahwa optimalisasi praktik budidaya berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak agar industri sawit Indonesia tetap kompetitif di tengah melonjaknya kebutuhan pasokan minyak sawit untuk pasar dalam negeri.
Kinerja Produksi Membaik, Namun Produktivitas Masih Stagnan
Menurut Aziz, tren produksi sawit nasional menunjukkan grafik positif. Proyeksi produksi tahun ini diperkirakan mencapai 51,66 juta ton, melampaui capaian tahun sebelumnya yang tercatat 48,16 juta ton. Hingga pertengahan tahun, produksi telah naik dari 33,4 juta ton menjadi 35,6 juta ton. Selain itu, nilai ekspor sawit juga melonjak signifikan menjadi 23,2 miliar dolar AS hingga Juli, naik dari 20,9 miliar dolar AS pada periode yang sama tahun lalu, yang berkontribusi terhadap devisa mencapai Rp403 triliun. Namun, Aziz mengingatkan bahwa peningkatan volume produksi ini belum sepenuhnya menjawab persoalan produktivitas yang masih cenderung stagnan di sejumlah wilayah. Untuk mengatasi hal ini, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi fokus utama. Hingga November 2026, realisasi PSR mencapai sekitar 420.000 hektare dengan melibatkan 190.000 pekebun. Meski demikian, program ini terhambat oleh kompleksitas legalitas, seperti isu Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), Sertifikat Hak Milik (SHM), serta kebun yang berada di kawasan hutan yang memicu kekhawatiran hukum di kalangan pekebun.
Solusi Kemitraan dan Percepatan Sertifikasi ISPO
Sebagai solusi, GAPKI mendorong pelaksanaan PSR melalui jalur kemitraan yang telah berjalan sejak 2022. Skema ini mengakomodasi pekebun eks plasma yang kini melanjutkan kerja sama dengan perusahaan, meskipun proses pengumpulan dokumen persyaratan masih membutuhkan kesabaran dan waktu. Aziz menekankan bahwa pendampingan dalam pemenuhan dokumen PSR juga menjadi pintu masuk efektif bagi pekebun untuk memenuhi persyaratan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Menurutnya, jika persyaratan ISPO terpenuhi, tata kelola perkebunan, perlindungan lingkungan, dan penghormatan hak asasi manusia akan lebih terjamin. Oleh karena itu, ia mengusulkan percepatan penerbitan STDB secara gratis, sertifikasi lahan, serta penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan secara bijaksana. Didukung dengan sistem perizinan elektronik yang transparan, akuntabel, dan jelas biaya serta waktunya, GAPKI optimis dapat mempercepat sertifikasi serta menjaga daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sang Hyang Seri Targetkan Produksi 150 Ribu Ton Benih, Perkuat Kedaulatan Pangan Nasional

GAPKI Dorong Akselerasi Produktivitas Sawit Jaga Pasokan Mandatori Biodiesel B50

Waktu Tunggu KRL Cikarang-Bekasi Resmi Jadi 17 Menit Mulai Desember, KAI Tambah 18 Perjalanan Antisipasi Kepadatan
