Bobby Nasution Beri Tenggat Sepekan, UPTD Dituntut Pulihkan Hutan Konservasi Gunung Sibayak
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Bobby menegaskan bahwa meskipun jalur evakuasi diperlukan untuk penanganan darurat pendaki, lokasinya sangat tidak tepat sehingga harus dikembalikan ke kondisi semula.
- Bobby juga mengecam keras aktivitas komunitas motor trail yang masuk ke kawasan tersebut tanpa izin pada akhir pekan lalu.
- "Atas kesalahan ini, pasti ada evaluasi kepala UPTD.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumut untuk segera memulihkan ekosistem jalur evakuasi baru di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo. Instruksi tegas ini disampaikan langsung saat peninjauan lokasi pada Rabu (18/11), di mana ditemukan pembukaan jalur selebar lima meter yang dinilai merusak hutan konservasi karena menggunakan alat berat hingga masuk ke area kawah. Bobby menegaskan bahwa meskipun jalur evakuasi diperlukan untuk penanganan darurat pendaki, lokasinya sangat tidak tepat sehingga harus dikembalikan ke kondisi semula.
Keteguhan Gubernur dalam menangani insiden ini terlihat dari tenggat waktu yang sangat ketat, yakni satu minggu, bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya Bukit Barisan untuk menanami kembali vegetasi yang rusak. Bobby juga mengecam keras aktivitas komunitas motor trail yang masuk ke kawasan tersebut tanpa izin pada akhir pekan lalu. "Atas kesalahan ini, pasti ada evaluasi kepala UPTD. Kami juga minta OPD terkait mengejar komunitas trail itu untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Bila tidak mau, segera laporkan ke aparat hukum," tegasnya, menunjukkan sanksi tegas terhadap pelanggar aturan lingkungan.
Dasar Hukum dan Kontroversi Pembukaan Jalur
Dilaporkan, pembukaan jalur ini awalnya didasari oleh Kepala UPTD Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, dengan pertimbangan mempercepat evakuasi korban pendakian. "Penanganan pendaki yang mengalami hipotermia membutuhkan waktu cepat, karena kondisi ini dapat mengancam nyawa," jelas Faisal. Namun, argurumen darurat medis ini dinilai mengabaikan prinsip kehati-hatian lingkungan karena jalur yang dibuka justru melintasi area yang dilindungi secara ketat.
Dampak Ekonomi dan Harapan Komunitas Wisata
Di sisi lain, pembukaan jalur tanpa izin ini memicu kekhawatiran bagi sektor pariwisata lokal. Hendra Ginting, perwakilan komunitas pramuwisata Tanah Karo, menyambut baik keputusan Gubernur untuk menutup jalur tersebut dan berharap aturan pembukaan kawasan hutan konservasi ke depannya dapat dipatuhi dengan ketat. Selain aspek ekologi, keputusan ini berdampak langsung pada ekonomi daerah, di mana penutupan pendakian sejak 15 Oktober hingga 5 Desember 2026 telah menurunkan tingkat hunian hotel dan homestay di Tanah Karo. Komunitas wisata kini mendesak pembukaan kembali jalur resmi agar wisatawan mancanegara dari Malaysia dan Singapura dapat kembali menikmati objek wisata tersebut selama masa liburan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Waktu Tunggu KRL Cikarang-Bekasi Resmi Jadi 17 Menit Mulai Desember, KAI Tambah 18 Perjalanan Antisipasi Kepadatan

Presiden Prabowo Tetapkan PPh Final 0% untuk Penghapusan Utang BUMN dalam Likuidasi

Forum Keuangan Nasional 2026: Strategi Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8-6,5% Lewat Transformasi Pasar Modal
