Evita Nursanty Minta Kajian Ilmiah Ketat sebelum Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Evita menekankan bahwa setiap langkah konservasi berskala besar harus memiliki landasan ilmiah yang kuat untuk menjamin manfaat nyata bagi kelangsungan hidup satwa.
- "Pada prinsipnya, setiap upaya untuk menyelamatkan dan menjaga keberlangsungan populasi badak jawa harus kita dukung.
- Namun, langkah konservasi sebesar ini tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan administratif," ujar Evita.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengingatkan pentingnya kajian ilmiah komprehensif sebelum merealisasikan wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam rapat di kompleks parlemen Jakarta, menegaskan bahwa upaya konservasi satwa yang masuk dalam daftar spesies paling langka di dunia tersebut tidak boleh didasari hanya oleh pertimbangan administratif atau keinginan mencari habitat alternatif semata.
Evita menekankan bahwa setiap langkah konservasi berskala besar harus memiliki landasan ilmiah yang kuat untuk menjamin manfaat nyata bagi kelangsungan hidup satwa. "Pada prinsipnya, setiap upaya untuk menyelamatkan dan menjaga keberlangsungan populasi badak jawa harus kita dukung. Namun, langkah konservasi sebesar ini tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan administratif," ujar Evita. Ia menilai risiko yang timbul dari pemindahan satwa dengan populasi terbatas harus diantisipasi secara matang melalui melibatkan para ahli konservasi dan dokter hewan berpengalaman.
Demandasi Keselamatan Satwa dan Kesiapan Ekosistem
Proses pemindahan badak jawa membawa risiko tinggi seperti stres akut, dehidrasi, dan gangguan kesehatan selama fase penangkapan, transportasi, hingga adaptasi di lingkungan baru. Evita mengutip bahwa kegagalan pemindahan satwa di masa lalu harus menjadi pelajaran berharga. Selain aspek keselamatan satwa, kelayakan habitat di Alas Purwo juga menjadi fokus utama kajian. Aspek tersebut mencakup ketersediaan pakan alami, sumber air, kubangan, ruang jelajah, kesesuaian ekosistem, serta tingkat keamanan dari ancaman perburuan liar dan konflik dengan satwa lain. Kajian juga harus memperhitungkan daya dukung lingkungan serta potensi interaksi dengan masyarakat sekitar kawasan agar konservasi tetap berkelanjutan.
Penguatan Habitat Utama dan Transparansi Publik
Di tengah rencana pengembangan habitat kedua, perlindungan habitat utama di Taman Nasional Ujung Kulon tetap harus diperkuat. Langkah ini mencakup intensifikasi patroli, pemantauan populasi yang rutin, serta mitigasi risiko bencana alam secara komprehensif. "Justru pengamanan habitat utama harus semakin diperkuat," tegas Evita. Ia juga mendorong keterlibatan multi-stakeholder, termasuk para ahli konservasi, akademisi, lembaga penelitian, organisasi lingkungan, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar, dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi mengenai urgensi dan dasar ilmiah kebijakan sangat diperlukan agar memperoleh dukungan publik. "Kita harus memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat melihat Badak Jawa hidup di alam Indonesia, bukan hanya mengenalnya melalui buku sejarah dan dokumentasi," tutup Evita. Perlu diingat, kawasan Ujung Kulon yang saat ini menjadi habitat alami badak jawa telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 1991.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

PGN Pastikan Pasokan Gas Bumi Aman untuk 40 Ribu Pelanggan Cirebon Lewat Optimalisasi Offtake Sunyaragi

DJBC Gagal 140 Kasus Narkotika: Sitaan 1,7 Ton Narkotika Klaim Selamatkan 8,4 Juta Nyawa

Kritik Tajam atas Seragamnya Resep Fiskal IMF untuk ASEAN: Konteks Struktural Jadi Kunci
