DKI Jakarta Gelar Roadshow di 50 RPTRA untuk Putus Rantai Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggencarkan langkah preventif dengan mengampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP) guna memperkuat kesadaran publik dalam pencegahan kekerasan.
- Inisiatif yang dicanangkan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta ini akan berlangsung secara masif mulai Kamis (19/11/2026) hingga 10 Desember 2026.
- Strategi kampanye ini diwujudkan melalui rangkaian roadshow yang menyasar 50 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di seluruh wilayah Jakarta, bekerja sama erat dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggencarkan langkah preventif dengan mengampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP) guna memperkuat kesadaran publik dalam pencegahan kekerasan. Inisiatif yang dicanangkan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta ini akan berlangsung secara masif mulai Kamis (19/11/2026) hingga 10 Desember 2026. Strategi kampanye ini diwujudkan melalui rangkaian roadshow yang menyasar 50 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di seluruh wilayah Jakarta, bekerja sama erat dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menegaskan bahwa penanganan kekerasan tidak boleh sekadar reaktif setelah kasus terjadi. Ia menekankan pentingnya pergeseran paradigma menuju pendekatan preventif melalui edukasi dan keberanian masyarakat untuk mengenali serta melaporkan indikasi kekerasan sejak dini. "Pencegahan kekerasan tidak dapat hanya mengandalkan penanganan setelah kasus terjadi, tetapi perlu diperkuat melalui edukasi, kepedulian, dan keberanian masyarakat untuk mengenali serta melaporkan indikasi kekerasan sejak dini," ujar Dwi Oktavia dalam keterangan resminya.
Kolaborasi Multisektoral untuk Kota Global yang Berkeadilan
Kampanye dengan tema besar "Jakarta Kota Global yang Aman dan Berkeadilan bagi Perempuan dan Anak" ini dirancang sebagai ruang kolaborasi inklusif antara pemerintah, legislatif, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat. Dwi Oktavia menjelaskan bahwa upaya ini sejalan dengan komitmen menjadikan Jakarta sebagai kota global yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menjamin keamanan, kesetaraan, serta perlindungan hak setiap warganya. Melalui pesan kunci "Cegah Kekerasan, Lindungi Penyintas, Tegakkan Keadilan", masyarakat diajak untuk mengambil peran aktif dalam memutus rantai kekerasan. Pesan ini menyoroti urgensi pencegahan dini, dukungan yang aman dan bebas stigma bagi penyintas, serta komitmen bersama untuk memastikan setiap korban memperoleh akses keadilan yang setara.
Roadshow Edukasi dan Penguatan Akses Layanan Lintas Sektor
Dalam pelaksanaan roadshow di 50 titik RPTRA tersebut, berbagai sesi edukasi tematik akan digelar dengan melibatkan 13 perguruan tinggi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Agenda diskusi meliputi materi legislasi "Jakarta Aman bagi Perempuan dan Anak: Suara Warga, Komitmen Bersama" oleh Komisi E DPRD, pembahasan teknis "Akses Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Jakarta" oleh UPTD PPA, serta perspektif akademis "Mengubah Cara Pandang dan Perilaku untuk Memutus Rantai Kekerasan di Ruang Nyata dan Digital" dari kalangan perguruan tinggi. Setiap lokasi menargetkan partisipasi sekitar 50 peserta dari lapisan akar rumput, yang mencakup:
- Unsur RT/RW, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
- Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dasawisma, dan Posyandu;
- Pengelola RPTRA, Karang Taruna, dan organisasi perempuan;
- Kelompok masyarakat serta Majelis Taklim.
Secara keseluruhan, kampanye ini bertujuan memastikan masyarakat memahami bentuk dan dampak kekerasan secara utuh, menghentikan budaya menyalahkan korban, serta mengetahui mekanisme rujukan layanan perlindungan. Dukungan terhadap korban diarahkan untuk selalu menjaga kerahasiaan, keselamatan, dan martabat mereka sebagai prioritas utama dalam setiap penanganan kasus.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KONI Targetkan Pencak Silat Tembus Olimpiade, Dorong Diplomasi Internasional dan Pembinaan Atlet

Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat Siapkan Personel untuk Akselerasi Operasional BRAN

Estonia Tawarkan Transfer Teknologi E-Government, Janjikan Efisiensi Layanan Publik Indonesia
