Dino Patti Djalal: Pemangkasan Gas ke Singapura Mengancam 'ASEAN Way' dan Hubungan Bilateral
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kekhawatiran ini dilontarkan Dino usai menghadiri "Conference on Indonesian Foreign Policy 2026" di Jakarta.
- Ia menyatakan keprihatinannya karena keputusan strategis tersebut diambil tanpa melibatkan Kementerian Luar Negeri yang seharusnya menangani aspek diplomatik.
- "Image kita nggak terlalu bagus karena kita kelihatan kasar dan beringas," ujar Dino.
Dino Patti Djalal, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus Duta Besar RI untuk AS periode 2010-2013, menyoroti implikasi diplomatik serius dari keputusan Pemerintah Indonesia yang memangkas pasokan gas ke Singapura. Dalam keterangan di Jakarta, Rabu (18/11/2026), Dino menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi mengganggu hubungan bilateral dan menurunkan citra Indonesia di kancah internasional karena dinilai terkesan "kasar dan beringas".
Kekhawatiran ini dilontarkan Dino usai menghadiri "Conference on Indonesian Foreign Policy 2026" di Jakarta. Ia menyatakan keprihatinannya karena keputusan strategis tersebut diambil tanpa melibatkan Kementerian Luar Negeri yang seharusnya menangani aspek diplomatik. "Image kita nggak terlalu bagus karena kita kelihatan kasar dan beringas," ujar Dino. Menurutnya, hubungan diplomatik Indonesia dengan Singapura dan Malaysia telah dibangun secara hati-hati selama puluhan tahun, melintasi era kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo. Oleh karena itu, Dino berargumen bahwa menjaga hubungan tersebut memerlukan ketelatenan, terutama dalam semangat kerja sama kawasan.
Implikasi terhadap Prinsip ASEAN Way
Dino menekankan bahwa perlakuan kasar terhadap negara tetangga tidak sejalan dengan prinsip ASEAN Way, sebuah filosofi diplomatik yang selama ini diakui sebagai kunci menjaga kedamaian dan harmoni di kawasan Asia Tenggara. "Kalau tetangga kita diperlakukan kasar... maka itu tidak sesuai dengan semangat ASEAN," tegasnya. Meskipun demikian, Dino melihat adanya ruang perbaikan melalui jalur diplomasi resmi. Ia merekomendasikan komunikasi langsung antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong melalui mekanisme pertemuan tahunan (retreat) kedua pemimpin untuk memulihkan kepercayaan yang mungkin tergores.
Latar Kebijakan Energi di Era Hilirisasi
Langkah pemangkasan pasokan ini merupakan kelanjutan dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pada 21 Oktober 2025, Bahlil mengumumkan bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga tersebut. Bahlil menyatakan sikap tegas bahwa Indonesia akan mengevaluasi kontrak energi dengan negara yang dinilai tidak kooperatif atau tidak menghargai Indonesia. "Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia," kata Bahlil. Ia menambahkan bahwa jika negara lain memiliki keluhan terhadap Indonesia, hal tersebut seharusnya dibicarakan secara diplomatis dan baik-baik, bukan dengan memberikan pandangan miring. Harapan Dino kini tertuju pada kemampuan kedua pemimpin untuk mengubah tensi kebijakan energi menjadi dialog diplomasi yang konstruktif.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31

Kabar Buruk untuk Komuter: BMKG Prakirakan Jakarta Senggugur Hujan Petir pada Sore Ini

Uji Materiil KUHAP 2025: Advokat Minta MK Batasi Kewenangan Penyadapan Tanpa Syarat
