Dino Patti Djalal: Buzzer Berbayar Jadi Ancaman Sistemik bagi Demokrasi dan Politik Luar Negeri
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Ia menilai bahwa serangan sistematis tersebut kini berlangsung secara masif dengan dukungan finansial yang signifikan.
- Dino menyoroti dimensi pelanggaran prinsipil dan etis dalam praktik tersebut, khususnya ketika target dari serangan tersebut adalah para intelektual dan aktivis yang berpikir kritis.
- "Dan yang parah adalah kalau orderan itu adalah untuk menyerang orang-orang yang berpikir kritis," ujar Dino.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, melontarkan kritik tajam terkait maraknya praktik intimidasi oleh buzzer berbayar terhadap individu yang menyuarakan pendapat secara independen. Dalam wawancara cegat usai taklimat media Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) di Jakarta, Rabu (18/11/2026), Dino menegaskan bahwa fenomena ini merupakan ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi dan proses reformasi di Indonesia. Ia menilai bahwa serangan sistematis tersebut kini berlangsung secara masif dengan dukungan finansial yang signifikan.
Dino menyoroti dimensi pelanggaran prinsipil dan etis dalam praktik tersebut, khususnya ketika target dari serangan tersebut adalah para intelektual dan aktivis yang berpikir kritis. "Dan yang parah adalah kalau orderan itu adalah untuk menyerang orang-orang yang berpikir kritis," ujar Dino. Ia menilai hal ini bukan sekadar gangguan wacana publik, melainkan sebuah skema terstruktur yang menggerus fondasi kebebasan berpendapat di negara demokrasi.
Ekspansi Konflik ke Ranah Politik Luar Negeri
Keberatan utama Dino terletak pada ekspansi fenomena buzzer ke dalam domain kebijakan luar negeri, sebuah tren yang dinilainya belum pernah terjadi sebelumnya. "Dulu juga tidak pernah saya mengalami fenomena di mana buzzer masuk ke dalam ranah politik luar negeri untuk menyerang aset-aset kita. Aset itu sahabat-sahabat kita gitu," tutur Dino. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tekanan publik yang direkayasa kini turut memengaruhi persepsi Indonesia terhadap mitra strategis di panggung internasional.
Menghadapi situasi tersebut, FPCI memutuskan untuk menyisipkan sesi khusus dalam CIFP 2026 guna membedah dampak buzzer terhadap diplomasi Indonesia. Konferensi bertajuk "Independent and Active Foreign Policy: How to Keep Indonesia, and the World Order, Moving in the Right Direction" ini direncanakan pada 21 November 2026 di Jakarta. Tema ini dipilih untuk merefleksikan posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang harus menjaga kemandirian di tengah turbulensi geopolitik global.
Prespektif Akademis dan Kehadiran Tokoh Kenegaraan
Selain membahas ancaman buzzer, CIFP juga akan mengkaji penggunaan istilah "antek asing" dalam ruang publik. Dino menegaskan pendekatan akademis akan digunakan untuk membedakan antara kritik konstruktif dan penyalahgunaan terminologi yang bersifat ofensif. "Kita ingin menempatkan ini dalam proporsi akademis... bagaimana penggunaan dan bagaimana penyalahgunaan dari terminologi ini," kata Dino. Sesi ini diharapkan dapat memberikan kerangka berpikir proporsional bagi masyarakat dan pembuat kebijakan.
- Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan para mantan Menlu Hassan Wirajuda serta Marty Natalegawa dijadwalkan hadir.
- Presiden RI Prabowo Subianto dan Menlu Arrmanatha Nasir juga dikonfirmasi untuk menghadiri konferensi tersebut.
- Konferensi ini menyoroti peran Indonesia dalam membentuk tatanan dunia yang konstruktif melalui diplomasi yang mandiri dan aktif.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31

Kabar Buruk untuk Komuter: BMKG Prakirakan Jakarta Senggugur Hujan Petir pada Sore Ini

Uji Materiil KUHAP 2025: Advokat Minta MK Batasi Kewenangan Penyadapan Tanpa Syarat
