BRIN Rancang Model Mobilitas Terintegrasi untuk Wujudkan Transportasi Publik Ramah Disabilitas
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan mobilitas di Indonesia yang masih memiliki celah aksesibilitas signifikan.
- Caecilia Suprapti Dwi Takariani menegaskan bahwa integrasi dalam konteks ini harus dipahami sebagai keterpaduan sistem, bukan sekadar kehadiran fisik berbagai moda transportasi.
- Sebagai tindak lanjut, Kemenhub mewajibkan agar simpul transportasi baru maupun proyek renovasi harus lolos uji kelaikan aksesibilitas secara ketat.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik, Caecilia Suprapti Dwi Takariani, resmi menyusun model mobilitas terintegrasi yang bertujuan menciptakan layanan transportasi publik yang aksesibel, aman, dan nyaman bagi penyandang disabilitas. Riset komprehensif ini dilakukan di lima kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, dengan memetakan kebutuhan pengguna berdasarkan tujuh tahapan perjalanan, mulai dari tahap pertimbangan keberangkatan hingga tiba di tujuan akhir. Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan mobilitas di Indonesia yang masih memiliki celah aksesibilitas signifikan.
Caecilia Suprapti Dwi Takariani menegaskan bahwa integrasi dalam konteks ini harus dipahami sebagai keterpaduan sistem, bukan sekadar kehadiran fisik berbagai moda transportasi. Model yang dihasilkan mengadopsi pendekatan Mobility as a Service (MaaS) yang memadukan tiga aspek fundamental, yaitu:
- Aspek fisik, meliputi infrastruktur dan moda transportasi;
- Aspek operasional, mencakup jadwal, tarif, dan teknologi informasi;
- Aspek institusional, yang berfokus pada regulasi dan tata kelola.
Pendekatan ini juga mengimplementasikan prinsip design for all, memastikan bahwa fasilitas transportasi tidak hanya mengakomodasi penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi kelompok rentan lainnya seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Distribusi Hambatan Aksesibilitas dan Tahap Implementasi
Studi BRIN mengidentifikasi lima hambatan utama yang membuat aksesibilitas transportasi publik di Indonesia belum memadai, yakni hambatan fisik, integrasi perjalanan, ketersediaan layanan, faktor sosial ekonomi, serta keterbatasan informasi dan teknologi. Meskipun model ini masih berada pada tahap konseptual, Caecilia menekankan pentingnya pengujian lapangan dan implementasi bertahap bersama operator serta pemerintah daerah untuk menguji efektivitasnya di lapangan. Hal ini krusial karena rantai perjalanan penyandang disabilitas sering kali terputus pada akses menuju halte atau stasiun, seperti adanya jalur pemandu tunanetra yang terhalang atau trotoar yang tidak dilengkapi landaian.
Kolaborasi Regulasi dan Standar Kelaikan Kemenhub
Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Dini Kusumahati Damarintan, mengapresiasi kerangka model tersebut dan memastikan kementeriannya akan mengadopsi pendekatan ini untuk memperkuat kebijakan lintas moda. Sebagai tindak lanjut, Kemenhub mewajibkan agar simpul transportasi baru maupun proyek renovasi harus lolos uji kelaikan aksesibilitas secara ketat. Melalui kolaborasi antara riset berbasis bukti dari BRIN dan penguatan regulasi operasional dari Kemenhub, diharapkan ekosistem transportasi massal nasional dapat terhubung secara utuh dari pintu ke pintu (door-to-door) tanpa meninggalkan satu kelompok masyarakat pun di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Polisi Autopsi Jenazah Pria di Kramat Jati untuk Bongkar Misteri Luka Sayatan

PHE Resmi Akuisisi Tiga Lapangan Migas di Aljazair, Wadu Pakar ITB: Pertamina Naik Kelas Jadi Operator Global

Polres Jaktim Siapkan 50 Ton Beras SPHP untuk Stabilkan Harga Pangan di Jakarta Timur
