Presiden Prabowo Tetapkan PPh Final 0% untuk Penghapusan Utang BUMN dalam Likuidasi
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 yang memberikan fasilitas perpajakan berupa PPh final 0% atas keuntungan dari pembebasan utang BUMN.
- Ketentuan ini berlaku untuk transaksi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( Danantara ), perusahaan induk investasi, dan entitas milik negara lainnya.
- Prasyarat Mutlak Penghapusan Utang Tanpa Beban Pajak Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 PP 41/2026, tidak seluruh BUMN dapat menikmati fasilitas ini.
Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 yang memberikan fasilitas perpajakan berupa PPh final 0% atas keuntungan dari pembebasan utang BUMN. Ketentuan ini berlaku untuk transaksi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), perusahaan induk investasi, dan entitas milik negara lainnya. PP yang diundangkan pada 19 Oktober 2026 ini membuka peluang legalitas penghapusan utang tanpa beban pajak, namun hanya berlaku jika memenuhi syarat ketat terkait proses restrukturisasi dan likuidasi perusahaan.
Prasyarat Mutlak Penghapusan Utang Tanpa Beban Pajak
Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 PP 41/2026, tidak seluruh BUMN dapat menikmati fasilitas ini. Syarat utama adalah debitur harus sedang dalam proses likuidasi, yang dibuktikan dengan akta keputusan RUPS atau penetapan pengadilan. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan teknis yang wajib dipenuhi oleh entitas terkait:
- Penghapusan utang harus melibatkan hubungan istimewa antara kreditur dan debitur di lingkungan restrukturisasi BUMN.
- Utang yang dihapus harus merupakan pinjaman yang sah dan telah diakui sebelum 1 Januari 2026, termasuk bunga yang timbul setelah tanggal tersebut.
- Transaksi penghapusan utang harus mendapatkan persetujuan dari entitas terkait sesuai aturan tata kelola.
Kreditur yang menerima keuntungan dari pembebasan utang ini dapat mengukurnya sebagai objek PPh, tetapi dikenakan tarif final sebesar 0% asalkan seluruh prasyarat di atas terpenuhi.
Tanggung Jawab Administratif dan Batas Waktu Pelaporan
Untuk mengklaim fasilitas pajak nol rupiah ini, entitas yang utangnya dibebaskan wajib menyampaikan pemberitahuan ke Direktur Jenderal Pajak (DJP) beserta dokumen pendukung. Proses administrasi ini memiliki batas waktu ketat, yaitu paling lama enam bulan setelah tanggal efektif pembebasan utang. Jika entitas tersebut direstrukturisasi kembali di kemudian hari, ketentuan pelaporan ini tetap berlaku sebagai basis hukum perpajakan yang mengikat. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong efisiensi restrukturisasi BUMN dan mendukung agenda investasi negara melalui Danantara tanpa hambatan biaya pajak yang tidak perlu.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Forum Keuangan Nasional 2026: Strategi Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8-6,5% Lewat Transformasi Pasar Modal

Dasco Sindir Andi Gani: Tak Jadi Target Penyadapan karena Kebiasaan Bangun Siang

Polisi Bongkar Sindikat Curanmor yang Ubah Parkiran Mal Season City Jadi Gudang Motor Curian
