Bima Rancang Peta Jalan Investasi 2026-2035: Fokus pada Dampak Nyata bagi UMKM dan Lingkungan
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Supratman , secara resmi menginisiasi penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Bima untuk periode 2026โ2035.
- Langkah strategis ini diumumkan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Aula Maja Labo Dahu , Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (19/11/2026).
- Supratman menekankan bahwa dokumen RUPM tidak boleh disusun secara parsial, melainkan harus berbasis data aktual dari berbagai sektor unggulan.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bima, H. Supratman, secara resmi menginisiasi penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Bima untuk periode 2026โ2035. Langkah strategis ini diumumkan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Aula Maja Labo Dahu, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (19/11/2026). Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat arsitektur kebijakan investasi daerah dengan memetakan potensi ekonomi secara komprehensif, mulai dari sektor perdagangan, pariwisata, hingga industri pengolahan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja luas.
Supratman menekankan bahwa dokumen RUPM tidak boleh disusun secara parsial, melainkan harus berbasis data aktual dari berbagai sektor unggulan. "Potensi ekonomi Kota Bima harus dipetakan secara jelas, mulai dari sektor perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, pertanian, industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta sektor lainnya yang memiliki peluang untuk dikembangkan," tegasnya. Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan penanaman modal terintegrasi, mampu memberikan kepastian hukum bagi investor, sekaligus menyederhanakan birokrasi perizinan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan koordinasi antar-perangkat daerah.
Integrasi UMKM dan Dampak Sosial-Ekonomi
Salah satu pilar utama dalam RUPM 2026โ2035 adalah penekanan pada dampak nyata investasi bagi masyarakat lokal, khususnya melalui penguatan peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Supratman menegaskan bahwa investasi harus menjadi instrumen penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, bukan hanya akumulasi modal. "Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dan kepastian bagi dunia usaha, tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya. Oleh karena itu, keterlibatan UMKM, tenaga kerja lokal, dan koperasi diposisikan sebagai elemen inti dalam rantai nilai investasi, memastikan bahwa keuntungan ekonomi mengalir langsung ke akar rumput masyarakat Kota Bima. Ini sejalan dengan dorongan akses pembiayaan UMKM yang diharapkan dapat mendukung kemandirian usaha kecil menengah di berbagai daerah.
Sinergi Perencanaan dan Keberlanjutan Lingkungan
Demi menghindari fragmentasi kebijakan, Supratman meminta agar RUPM diselaraskan secara ketat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan tata ruang. "Jangan sampai RUPM disusun dengan baik, tetapi tidak menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan," peringatan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor. Selain itu, aspek keberlanjutan lingkungan menjadi prasyarat mutlak; pengembangan investasi harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, ketersediaan sumber daya alam, serta kepentingan sosial masyarakat. FGD tersebut melibatkan pemangku kepentingan luas, termasuk DPMPTSP Provinsi NTB, camat, lurah, hingga BUMN/BUMD, untuk memastikan visibilitas investasi Kota Bima yang terintegrasi dan kondusif. Dalam konteks dinamika ekonomi nasional, langkah ini juga relevan dengan upaya menekan paradoks ekonomi di daerah yang disoroti oleh INDEF, di mana pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan pengurangan kemiskinan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Polisi Autopsi Jenazah Pria di Kramat Jati untuk Bongkar Misteri Luka Sayatan

PHE Resmi Akuisisi Tiga Lapangan Migas di Aljazair, Wadu Pakar ITB: Pertamina Naik Kelas Jadi Operator Global

Polres Jaktim Siapkan 50 Ton Beras SPHP untuk Stabilkan Harga Pangan di Jakarta Timur
