Surabaya Perluas Akses Pendidikan: 26 Titik KRISNA dan PKBM Wujudkan Harapan Anak Putus Sekolah
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Febrina Kusumawati , Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengentaskan angka putus sekolah melalui peresmian program pendidikan kesetaraan yang adaptif.
- Pemerintah kota menyediakan infrastruktur pendidikan melalui dua jalur utama: sembilan titik program KRISNA (Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat) dan 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Fasilitas-fasilitas ini memanfaatkan aset yang dekat dengan hunian warga, seperti aula kecamatan dan balai RW, guna meminimalisir hambatan jarak dan waktu.
Febrina Kusumawati, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengentaskan angka putus sekolah melalui peresmian program pendidikan kesetaraan yang adaptif. Di balik data warga yang tidak menuntaskan pendidikan formal, terdapat kompleksitas masalah yang melampaui sekadar ketiadaan ruang kelas, seperti tekanan ekonomi, beban keluarga, hingga trauma pengalaman buruk di sekolah. Untuk menjawab tantangan ini, Pemkot Surabaya menghadirkan layanan yang fleksibel dan terjangkau melalui 26 lokasi belajar yang tersebar di berbagai wilayah, memastikan bahwa keinginan belajar warga tetap terakomodasi meskipun mereka telah melewati jenjang usia sekolah formal.
Pemerintah kota menyediakan infrastruktur pendidikan melalui dua jalur utama: sembilan titik program KRISNA (Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat) dan 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Fasilitas-fasilitas ini memanfaatkan aset yang dekat dengan hunian warga, seperti aula kecamatan dan balai RW, guna meminimalisir hambatan jarak dan waktu. Warga dapat menempuh pendidikan setara SD, SMP, hingga SMA dengan pola kelas yang disesuaikan dengan kondisi mereka.
- Sembilan titik KRISNA yang memanfaatkan fasilitas lokal seperti balai RW dan aula kecamatan.
- 17 unit PKBM yang beroperasi secara reguler untuk melayani berbagai jenjang kesetaraan.
Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Lewat Pendekatan Kampung
Pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Melalui inisiatif Kampung Pancasila, pemerintah mendorong kepedulian warga dengan melibatkan aparatur sipil negara di balai RW untuk mengidentifikasi dan menghubungkan warga putus sekolah dengan layanan pendidikan. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah pendaftar atau ijazah yang diterbitkan, tetapi dari kemampuan warga untuk bertahan hingga lulus dan mengaplikasikan keterampilan tersebut untuk memperbaiki kehidupan mereka. Pemkot Surabaya juga membuka peluang pembentukan kelas baru di wilayah yang masih belum terjangkau, menunjukkan fleksibilitas sistem dalam merespons kebutuhan riak di lapangan.
Konteks Nasional dan Apresiasi Penghargaan Adhiwidya
Langkah Surabaya ini menjawab isu nasional yang serius, mengingat Susenas 2025 mencatat bahwa 2.922.607 anak usia 7โ18 tahun tidak bersekolah, dengan mayoritas di usia 16โ18 tahun. Alasan utama kegagalan bersekolah meliputi kendala biaya (20,35 persen), sudah bekerja (16,75 persen), dan faktor seperti pernikahan atau disabilitas. Dedikasi Surabaya terhadap pendidikan nonformal diakui melalui penghargaan Adhiwidya dari Forum Komunikasi PKBM Indonesia yang diterima Wali Kota Eri Cahyadi pada 6 November 2026. Apresiasi ini diharapkan menjadi katalisator untuk terus memperluas manfaat pendidikan bagi kelompok yang paling rentan, memastikan tidak ada lagi mimpi yang tertinggal hanya karena kendala struktural.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
