Serikat Buruh Bersiap Bela UU Pelindungan Ketenagakerjaan di MK, Ingatkan DPR Kawal Implementasi
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Langkah ini diambil sebagai respons antisipatif terhadap potensi gugatan judicial review yang mungkin dilayangkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh regulasi baru tersebut.
- Daeng Wahyudin menekankan bahwa undang-undang yang disetujui pada Oktober 2026 ini merupakan produk hukum yang progresif, revolusioner, dan sangat mengakomodasi kepentingan buruh.
- Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa KBMI akan bertindak sebagai pihak intervensi untuk mempertahankan eksistensi regulasi tersebut.
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyatakan kesiapannya untuk turun tangan secara hukum guna membela Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan apabila regulasi tersebut diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Daeng Wahyudin, Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI), dalam pertemuan resmi dengan pimpinan parlemen di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). Langkah ini diambil sebagai respons antisipatif terhadap potensi gugatan judicial review yang mungkin dilayangkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh regulasi baru tersebut.
Daeng Wahyudin menekankan bahwa undang-undang yang disetujui pada Oktober 2026 ini merupakan produk hukum yang progresif, revolusioner, dan sangat mengakomodasi kepentingan buruh. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa KBMI akan bertindak sebagai pihak intervensi untuk mempertahankan eksistensi regulasi tersebut. "Beberapa pihak terkait kita sudah warning, apabila ada pihak-pihak yang melakukan judicial review (uji materi) ke MK terkait dengan ini maka kami, minimal KBMI, akan menjadi pihak intervensi untuk membela undang-undang ini, tentunya teman-teman juga bisa bersepakat dengan kita," ujar Daeng Wahyudin. Ia juga mengapresiasi proses legislasi yang dinilai transparan karena melibatkan serikat buruh sejak tahap penyusunan.
Antisipasi Judicial Review dan Dukungan Hukum
Penegasan sikap serikat buruh ini muncul di tengah dinamika politik hukum ketenagakerjaan yang masih panas. Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan sendiri merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pemisahan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi baru ini resmi diundangkan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (6/10/2026). Menurut Daeng Wahyudin, setelah resmi berlaku, undang-undang ini telah mulai digunakan sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus ketenagakerjaan di lapangan, membuktikan relevansi dan urgensi kehadirannya.
Pemantauan Ketat Implementasi dan Regulasi Turunan
Sementara fokus pada pertahanan hukum di MK, Unang Sunarno, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), memberikan peringatan strategis kepada DPR. Ia mengingatkan agar lembaga legislatif tidak hanya berhenti pada pengesahan, tetapi juga aktif mengawasi penerapan undang-undang secara ketat. Hal ini krusial karena banyak ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang direkomendasikan untuk dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen). "Itu saya pikir perlu dikawal secara ketat, dan lagi-lagi memang harus melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh," tegas Unang Sunarno. Dalam dialog tersebut, perwakilan serikat buruh berdiskusi langsung dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati guna memastikan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan elemen pekerja dalam mewujudkan keadilan ketenagakerjaan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Imigrasi Madiun Awasi 974 WNA: Dominasi Santri Malaysia dan Deportasi Overstay

Pemkot Bekasi Gandeng Habibie Center: Dorong Transformasi Digital dan AI untuk Pelayanan Publik yang Responsif

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31
