Sari Yuliati Tekankan Kepastian Regulasi Lintas Periode untuk Mitigasi Risiko Gagal Bayar Obligasi Daerah
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai bergerak aktif merumuskan kerangka regulasi baru guna menjawab kekhawatiran pasar terkait potensi gagal bayar (default) obligasi daerah .
- Isu ini mencuat dalam Sarasehan Nasional yang diselenggarakan pada Rabu (18/11/2026) .
- Menurut Sari, risiko utama yang menghantui investor adalah kekosongan kebijakan saat kepala daerah berganti melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai bergerak aktif merumuskan kerangka regulasi baru guna menjawab kekhawatiran pasar terkait potensi gagal bayar (default) obligasi daerah. Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR, menegaskan bahwa penerbitan surat berharga daerah memerlukan kepastian hukum yang melampaui siklus politik, terutama untuk menjamin keberlanjutan kewajiban utang yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah pergantian kepemimpinan lokal.
Isu ini mencuat dalam Sarasehan Nasional yang diselenggarakan pada Rabu (18/11/2026). Menurut Sari, risiko utama yang menghantui investor adalah kekosongan kebijakan saat kepala daerah berganti melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penerbitan obligasi harus didasarkan pada konsensus politik lokal yang solid antara kepala daerah dan DPRD, yang secara hukum tidak boleh diabaikan oleh pemerintahan daerah periode berikutnya.
Harmonisasi Regulasi dan Disiplin Rasio Utang
Untuk mengatasi hambatan birokratis, Sari mengusulkan percepatan prosedur persetujuan penerbitan obligasi serta harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain aspek administratif, ia mengingatkan pentingnya disiplin fiskal melalui penjagaan rasio batas utang yang aman bagi pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan agar instrumen pembiayaan daerah tidak menjadi beban yang tak terkelola, melainkan tetap menjadi instrumen strategis pembangunan yang kredibel di mata kreditor. Hal ini sejalan dengan upaya dukungan DPR dalam memperkuat kebijakan strategis nasional.
Prospek Sukuk Hijau dan Mitigasi Risiko Global
Di sisi eksekusi produk, DPR mendorong penguatan ekosistem sukuk daerah dan pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing). Sari menyoroti bahwa modal global kini sangat tertarik pada instrumen keberlanjutan, sehingga sukuk hijau daerah bisa menjadi magnet bagi investor institusi internasional untuk mendanai proyek transportasi ramah lingkungan dan sanitasi. Di tengah dinamika global, stabilitas moneter juga menjadi sorotan; Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga acuan sebagai langkah pencegahan risiko. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, meredam sentimen negatif dengan data empiris: dari 18 negara yang menerbitkan obligasi daerah, tingkat gagal bayarnya hanya 0,1%, berkat skema yang berbasis pada proyek produktif yang menghasilkan keuntungan di masa depan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
