Dukungan DPR untuk Kebijakan 70%: Belajar dari Model Negara di Tiongkok dan Rusia
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Perekonomian nasional sedang menghadapi titik balik strategis dalam pengelolaan sektor hulu.
- Presiden Prabowo Subianto resmi menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan minimal 70% hasil pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, dinikmati oleh negara.
- Pola Fiskal Strategis Rusia dan Dominasi Tiongkok Dukungan legislatif datang dari Yulian Gunhar , Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI-P, yang merekomendasikan adopsi model pengelolaan negara maju.
Perekonomian nasional sedang menghadapi titik balik strategis dalam pengelolaan sektor hulu. Presiden Prabowo Subianto resmi menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan minimal 70% hasil pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, dinikmati oleh negara. Lebih dari sekadar penyesuaian pajak, arahan eksekutif ini mengimplikasikan potensi pergeseran struktur kepemilikan saham di mana negara bisa mengambil porsi signifikan di perusahaan-perusahaan tambang dalam negeri untuk mengawinkan kedaulatan ekonomi dengan manfaat fiskal yang maksimal.
Pola Fiskal Strategis Rusia dan Dominasi Tiongkok
Dukungan legislatif datang dari Yulian Gunhar, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI-P, yang merekomendasikan adopsi model pengelolaan negara maju. Gunhar menyoroti dua contoh utama: Rusia, yang mengandalkan Gazprom dan Rosneft sebagai instrumen kendali negara yang ditopang oleh pajak ekstraksi mineral; serta Tiongkok, yang menerapkan dominasi negara yang lebih masif. Di Tiongkok, rata-rata kepemilikan pemerintah di perusahaan tambang besar mencapai 78%, sebuah angka yang melampaui target Indonesia. Gunhar menilai model ini membuktikan bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Implikasi Hukum dan Transformasi Nilai Tambah
Pijakan kebijakan ini berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang menegaskan penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Gunhar mengkritisi status quo di mana frasa 'dikuasai negara' sering kali hanya berujung pada penerbitan izin dan pemungutan royalti standar, sementara keuntungan besar dinikmati oleh pemodal. Kebijakan 70% ini diposisikan sebagai mekanisme untuk mengubah arsitektur nilai tambah.
- Perubahan dari sekadar regulator menjadi mitra strategis dalam eksploitasi mineral.
- Penghentian praktik di mana kekayaan mineral dikeruk dan diolah tanpa memberikan kontribusi ekonomi optimal bagi domestik.
- Penguatan posisi negosiasi negara dalam rantai pasokan hilir.
Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan bergantung pada kemampuan pemerintah mengubah kewenangan konstitusional menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan memastikan bahwa mayoritas manfaat dari aktivitas ekstraktif tidak lagi lari ke kantong pemilik modal asing atau swasta semata.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Presiden Prabowo Tetapkan PPh Final 0% untuk Penghapusan Utang BUMN dalam Likuidasi

Forum Keuangan Nasional 2026: Strategi Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8-6,5% Lewat Transformasi Pasar Modal

Dasco Sindir Andi Gani: Tak Jadi Target Penyadapan karena Kebiasaan Bangun Siang
