Pramono Anung Tegas: Oknum Dishub DKI Terlibat Parkir Liar Blok M Akan Dipindahtugaskan
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Pernyataan ini disampaikannya di Balai Kota pada Rabu (18/11/2026) sebagai respons atas temuan adanya oknum Dishub yang diduga memberikan izin pengelolaan parkir di badan jalan dan trotoar.
- Porlan, yang baru sekitar satu bulan bertugas di lokasi tersebut, membantah adanya unsur pemaksaan terhadap pengendara.
- Ia menjelaskan bahwa tarif parkir bersifat fleksibel, dimulai dari nominal Rp10.000 namun dapat dinegosiasikan menjadi Rp5.000 atau bahkan Rp2.000 tergantung kesepakatan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan sikap tegas terhadap maraknya praktik parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, dengan menyatakan akan memindahtugaskan oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang terbukti terlibat dalam skema tersebut. Pernyataan ini disampaikannya di Balai Kota pada Rabu (18/11/2026) sebagai respons atas temuan adanya oknum Dishub yang diduga memberikan izin pengelolaan parkir di badan jalan dan trotoar. "Kalau memang benar ada setoran, saya minta untuk siapa pun petugas yang mendapatkan setoran itu dipindahkan, tidak bertugas di tempat itu lagi," tegas Pramono, menandakan komitmen pemerintah provinsi dalam memberantas pungutan liar yang meresahkan warga.
Kasus ini mencuat setelah seorang juru parkir (jukir) bernama Porlan mengaku mengelola parkir di kawasan Taman Literasi, Blok M, dengan izin yang diklaim berasal dari oknum Dishub periode sebelumnya yang bertugas di Terminal Blok M. Porlan, yang baru sekitar satu bulan bertugas di lokasi tersebut, membantah adanya unsur pemaksaan terhadap pengendara. Ia menjelaskan bahwa tarif parkir bersifat fleksibel, dimulai dari nominal Rp10.000 namun dapat dinegosiasikan menjadi Rp5.000 atau bahkan Rp2.000 tergantung kesepakatan. "Enggak ada, enggak matokin. Berapa dikasih, kami tawar sekian, dia nawar, kami terima. Tapi enggak ada pemaksaan," ucap Porlan saat diwawancarai.
Mekanisme Penindakan dan Transparansi Izin
Penanganan kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut integritas aparat penegak peraturan daerah. Meskipun Porlan enggan menyebutkan nama spesifik oknum Dishub yang memberikan izin tersebut, klaimnya tentang adanya "setoran" atau izin informal menjadi dasar bagi Gubernur Pramono untuk mengambil tindakan disiplin. Penindakan ini diharapkan dapat memutus rantai praktik parkir liar yang telah lama menjadi keluhan publik di kawasan komersial padat seperti Blok M. Pemerintah DKI Jakarta menegaskan bahwa izin resmi harus melalui prosedur yang transparan dan tidak boleh dikomersialkan oleh individu tanpa dasar hukum yang jelas.
Dampak Ekonomi dan Kebutuhan Hidup Jukir
Dibalik masalah legalitas, terdapat dimensi sosial ekonomi yang perlu diperhatikan. Porlan mengungkapkan bahwa pendapatannya dari aktivitas parkir tersebut tidak menentu, dengan estimasi maksimal di bawah Rp100.000 per hari. Sebagian besar pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok. Situasi ini menggambarkan kompleksitas masalah parkir liar di Jakarta, di mana penertiban hukum harus berjalan beriringan dengan solusi bagi masyarakat kecil yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas tersebut. Pemerintah diharapkan tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga menyediakan alternatif mata pencaharian atau regulasi parkir yang adil bagi juru parkir informal.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Pemerintah Kucurkan Rp5,68 Triliun untuk Perkuat Kompetensi Magang dan Vokasi Nasional 2027

Menteri PPPA Ajak Siswa Sekolah Rakyat di Ternate Berani Bermimpi Besar Tanpa Rasa Rendah Diri

KPAI Desak Penegakan Hukum Tegas atas Kasus Kekerasan Seksual Pejabat Pemprov NTT
