Pramono Anung Setujui Pembangunan SD-SLB Terintegrasi di Pondok Kopi dan Rehabilitasi Total SDN Malaka Sari
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Keputusan strategis ini diumumkan langsung setelah ia memimpin rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah kecamatan di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa (17/11/2026).
- Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan mendesak akan layanan pendidikan inklusif di wilayah tersebut, mengingat ketiadaan SLB negeri di lokasi itu sebelumnya.
- "Saya menyetujui untuk dilakukan pembangunan terintegrasi antara SD kemudian SLB negeri.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan persetujuan resmi atas usulan pembangunan fasilitas pendidikan terintegrasi yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri di Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Keputusan strategis ini diumumkan langsung setelah ia memimpin rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah kecamatan di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa (17/11/2026). Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan mendesak akan layanan pendidikan inklusif di wilayah tersebut, mengingat ketiadaan SLB negeri di lokasi itu sebelumnya.
"Saya menyetujui untuk dilakukan pembangunan terintegrasi antara SD kemudian SLB negeri. Karena memang di tempat ini SLB negerinya tidak ada," ujar Pramono saat ditemui media di kawasan Duren Sawit. Selain pembangunan baru, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi total terhadap SDN Malaka Sari 01 yang dilaporkan mengalami kerusakan berat. Konsep integrasi ini bukan hal baru, melainkan bagian dari strategi pengoptimalan lahan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang telah diterapkan di 19 lokasi lain di Jakarta.
Optimalisasi Lahan dan Aksesibilitas Layanan Publik
Dalam forum yang sama, pemerintah provinsi juga menyoroti pentingnya peningkatan akses layanan bagi sekitar 23.000 warga di tiga RW Kelurahan Pondok Kelapa. Menanggapi usulan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di kawasan Taman Merak, Pramono menekankan perlunya pembenahan infrastruktur pendukung terlebih dahulu. Ia mengidentifikasi bahwa meskipun fasilitas kesehatan terdekat hanya berjarak tempuh 7-10 menit, aksesibilitas terhambat oleh keberadaan Jalan Tol Becakayu yang membelah wilayah tersebut. "Ada pustu yang tempatnya tidak terlalu jauh, hanya tujuh menit, tetapi terbelah oleh jalan tol Becakayu. Saya memutuskan untuk pengaturan lalu lintas dilakukan di tempat ini, sehingga tidak memakan waktu yang panjang untuk ke pustu tersebut," papar Pramono, menegaskan prioritas pada efisiensi mobilitas warga.
Penguatan Infrastruktur Darurat dan Kesehatan
Agenda rapat juga mencakup penguatan infrastruktur darurat dengan membahas usulan pembangunan pos pemadam kebakaran di Kelurahan Klender. Fasilitas seluas sekitar 200 meter persegi ini direncanakan untuk memperluas jangkauan layanan pemadam kebakaran, khususnya di kawasan padat penduduk RW 01-04. Dengan disetujuinya pembangunan terintegrasi pendidikan, rehabilitasi sekolah, serta penataan akses kesehatan dan pos pemadam, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui pendekatan infrastruktur yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

MAKI Beberkan Inisial Tiga Pegawai KPK Diduga Bocorkan Dokumen Korupsi ATR/BPN

Kebocoran RFI Bongkar Operasi Rahasia 'Volia': Militer Prancis Diam-diam Latih Pasukan Ukraina di Luar Pengawasan Parlemen

Beban Logistik Laut: Tantangan Utama Pembangunan Kepulauan Seribu Menurut Bupati
