Beban Logistik Laut: Tantangan Utama Pembangunan Kepulauan Seribu Menurut Bupati
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Pernyataan ini disampaikannya saat membuka lokakarya bertema "Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Berintegritas, Tata Kelola Organisasi Berkualitas" di Jakarta, Selasa.
- Ia menyoroti bahwa kondisi geografis tersebut menciptakan tantangan unik, mulai dari mahalnya biaya distribusi hingga ketepatan waktu pengerjaan proyek fisik yang krusial bagi kemajuan daerah.
- Kebutuhan dasar masyarakat seperti pasokan air bersih , listrik, dan fasilitas umum dihadapkan pada realitas biaya distribusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan.
Muhammad Fadjar Churniawan, Bupati Kepulauan Seribu, menegaskan bahwa tingginya biaya logistik akibat ketergantungan pada jalur laut menjadi hambatan struktural utama dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kepulauan Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka lokakarya bertema "Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Berintegritas, Tata Kelola Organisasi Berkualitas" di Jakarta, Selasa. Ia menyoroti bahwa kondisi geografis tersebut menciptakan tantangan unik, mulai dari mahalnya biaya distribusi hingga ketepatan waktu pengerjaan proyek fisik yang krusial bagi kemajuan daerah.
Kebutuhan dasar masyarakat seperti pasokan air bersih, listrik, dan fasilitas umum dihadapkan pada realitas biaya distribusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan. Oleh karena itu, Fadjar menekankan bahwa kualitas material dan proses pengerjaan harus menjadi prioritas utama untuk mencegah timbulnya persoalan teknis di kemudian hari. Ia menilai PBJ bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen vital yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara langsung.
Kewajiban Akuntabilitas dan Value for Money
Dalam konteks keterbatasan anggaran, Fadjar menginstruksikan agar setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola dengan prinsip akuntabel, transparan, dan berorientasi pada value for money. Ia menekankan pentingnya cermat dalam pengelolaan keuangan serta menjauhi segala bentuk penyimpangan agar dampak pembangunan benar-benar terasa oleh masyarakat. Selain itu, ia menyoroti urgensi penataan pulau secara terpadu untuk menghindari fragmentasi akibat ego sektoral, di mana keberhasilan pembangunan di satu kawasan diharapkan menjadi percontohan bagi pulau-pulau lainnya. Seluruh jajaran Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) diinstruksikan untuk memperkuat komitmen integritas, meningkatkan kompetensi teknis, serta proaktif dalam mitigasi risiko melalui pengawasan internal yang ketat.
Penguatan Pengendalian Intern oleh Pemprov DKI
Dhany Sukma, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan bahwa lokakarya ini merupakan bagian dari roadshow putaran kedua pembinaan dan pengawasan PBJ di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta. Ia mengakui bahwa Kepulauan Seribu memiliki karakteristik kerentanan tersendiri, khususnya ketergantungan penuh pada transportasi laut untuk mobilisasi material dan keterbatasan suplai air tawar. Dhany menegaskan bahwa penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui pembekalan proses pengadaan adalah langkah krusial. Tujuannya adalah memastikan pengadaan barang dan jasa menghasilkan output berkualitas dengan harga yang wajar, ekonomis, dan efisien, sehingga membuka ruang bagi realokasi anggaran untuk program strategis daerah lainnya.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

MAKI Beberkan Inisial Tiga Pegawai KPK Diduga Bocorkan Dokumen Korupsi ATR/BPN

Kebocoran RFI Bongkar Operasi Rahasia 'Volia': Militer Prancis Diam-diam Latih Pasukan Ukraina di Luar Pengawasan Parlemen

Gubernur Sulsel Imbau Warga Bijak Gunakan Listrik Pasca-Gangguan PLTU Jeneponto
