Pramono Anung Klarifikasi Parkir Mobil Kopdes di Lahan Pemprov: Hanya Sementara, Tak Ada MoU

- Ia menegaskan secara tegas bahwa tidak ada kerja sama permanen maupun perjanjian tertulis antara Pemprov DKI dan Kopdes Merah Putih terkait pemanfaatan area tersebut.
- Penjelasan ini disampaikan saat dijumpai di Balai Kota pada Rabu (18/11/2026), menanggapi sorotan publik terhadap penggunaan lahan pemerintah untuk parkir kendaraan koperasi.
- "Hal itu bersifat sementara, sebenarnya tidak ada kerja sama," jelas Pramono.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa keberadaan mobil pikap dan truk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang terparkir di lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersifat sementara. Ia menegaskan secara tegas bahwa tidak ada kerja sama permanen maupun perjanjian tertulis antara Pemprov DKI dan Kopdes Merah Putih terkait pemanfaatan area tersebut. Penjelasan ini disampaikan saat dijumpai di Balai Kota pada Rabu (18/11/2026), menanggapi sorotan publik terhadap penggunaan lahan pemerintah untuk parkir kendaraan koperasi.
"Hal itu bersifat sementara, sebenarnya tidak ada kerja sama," jelas Pramono. Menurut mantan Wali Kota Surabaya tersebut, kendaraan-kendaraan tersebut hanya dititipkan untuk parkir sementara di lahan milik pemprov. Meski demikian, Pramono langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan evaluasi ketat guna memastikan transparansi pengelolaan aset daerah, demi mencegah asumsi publik mengenai adanya kesepakatan tertutup yang merugikan kepentingan rakyat.
Temuan di Rorotan dan Papan Penanda Aset
Klarifikasi gubernur ini merujuk pada penemuan fisik di lapangan pada Senin (16/11) lalu, di mana deretan mobil pikap dan truk Kopdes Merah Putih memenuhi lahan kosong di kawasan Nusa Kirana, Rorotan, Jakarta Utara. Selain kendaraan roda empat tersebut, ditemukan pula alat berat berupa ekskavator yang terparkir di area tersebut, meskipun dalam kondisi tidak sedang beroperasi. Di lokasi itu, terpasang papan penanda yang jelas bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya", menandakan bahwa lahan tersebut adalah aset resmi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Jakarta.
Prinsip Transparansi dan Evaluasi Pengelolaan Aset
Untuk mencegah kebingungan atau misinterpretasi di masyarakat, Pramono Anung menekankan prinsip akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan terkait aset daerah. "Tentunya sekali lagi saya meminta kepada jajaran, apa pun yang diambil harus transparan dan terbuka," ujar Pramono. Kebijakan ini bertujuan memastikan tidak ada kesan adanya deal-deal di balik layar antara pengelola lahan dan pihak Kopdes. Dengan adanya instruksi evaluasi dan keterbukaan informasi, Pemprov DKI berupaya menjaga integritas pengelolaan aset publik agar sesuai dengan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan warga, bukan sekadar menjadi tempat parkir sementara tanpa regulasi yang jelas.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Pemerintah Kucurkan Rp5,68 Triliun untuk Perkuat Kompetensi Magang dan Vokasi Nasional 2027

Menteri PPPA Ajak Siswa Sekolah Rakyat di Ternate Berani Bermimpi Besar Tanpa Rasa Rendah Diri

KPAI Desak Penegakan Hukum Tegas atas Kasus Kekerasan Seksual Pejabat Pemprov NTT
