Penyidikan Dugaan Penyadapan Presiden Dikembangkan ke Arah Tindak Pidana Makar

- Keterangan ini disampaikan di Jakarta, Rabu (17/11/2026), menyatakan bahwa proses penyidikan akan dilanjutkan dengan gelar perkara oleh Polri pada Kamis (19/11).
- Yusril menegaskan keterkaitan antara dugaan penyadapan dan makar semakin terlihat setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- Ia menjelaskan bahwa gelar perkara diperlukan untuk mengungkapkan hubungan antara para pihak yang terlibat serta keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut secara transparan dan terbuka.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membeberkan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia kini berkembang ke arah tindak pidana makar. Keterangan ini disampaikan di Jakarta, Rabu (17/11/2026), menyatakan bahwa proses penyidikan akan dilanjutkan dengan gelar perkara oleh Polri pada Kamis (19/11). Yusril menegaskan keterkaitan antara dugaan penyadapan dan makar semakin terlihat setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Ia menjelaskan bahwa gelar perkara diperlukan untuk mengungkapkan hubungan antara para pihak yang terlibat serta keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut secara transparan dan terbuka.
Proses gelar perkara diharapkan tidak dilaksanakan di Mabes Polri, melainkan memberikan ruang bagi penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing. Yusril menegaskan bahwa penerbitan SPDP tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, karena penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Hasil gelar perkara dapat berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin menetapkan tersangka baru, namun semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup.
Gelar Perkara untuk Mengungkap Keterkaitan Penyadapan dan Makar
Menurut Yusril, penyidik membutuhkan gelar perkara untuk mendalami berbagai kemungkinan tujuan tindakan tersebut, mulai dari niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tindak pidana makar mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden. Barang bukti yang ditemukan meliputi upaya penghapusan sebagian data dari komputer, namun sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan masih dalam proses pendalaman.
Pemerintah Pantau Penanganan Kasus dengan Profesionalisme
Pemerintah akan terus memantau perkembangan penanganan perkara dan mendukung aparat penegak hukum mengungkap seluruh fakta serta pihak yang terlibat. Proses hukum diharapkan berjalan profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan. Yusril menegaskan bahwa penyidikan ini merupakan langkah penting untuk menjaga keterukuran hukum dan stabilitas negara, sekaligus memastikan semua pihak yang terlibat akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Pemerintah Kucurkan Rp5,68 Triliun untuk Perkuat Kompetensi Magang dan Vokasi Nasional 2027

Menteri PPPA Ajak Siswa Sekolah Rakyat di Ternate Berani Bermimpi Besar Tanpa Rasa Rendah Diri

KPAI Desak Penegakan Hukum Tegas atas Kasus Kekerasan Seksual Pejabat Pemprov NTT
