Penertiban Parkir Liar Blok M: Kendaraan Diderek Tanpa Denda, Cukup Surat Pernyataan
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Sebagai gantinya, pemilik kendaraan yang kendaraannya diderek hanya diwajibkan membuat surat pernyataan bermaterai atau biasa yang menyatakan kesanggupan untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa.
- "Jadi semua kendaraan yang kita angkut itu kita taruh di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan di Jalan MT Haryono.
- Nanti, kita akan buatkan pernyataan terkait dengan pelanggaran yang dibuat supaya yang bersangkutan tidak mengulangi," jelas Bernad di lokasi kejadian.
Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan mengambil langkah tegas namun humanis dalam menata kawasan Blok M dengan menyatakan bahwa kendaraan yang terjaring operasi penertiban parkir liar tidak akan dikenai sanksi denda. Kebijakan ini diumumkan oleh Bernad Octavianus Pasaribu, Kepala Sudinhub Jakarta Selatan, pada Rabu (18/11/2026), menegaskan bahwa sanksi administratif berupa penarikan retribusi atau denda sebesar Rp500 ribu serta penilangan untuk sementara waktu ditiadakan.
Sebagai gantinya, pemilik kendaraan yang kendaraannya diderek hanya diwajibkan membuat surat pernyataan bermaterai atau biasa yang menyatakan kesanggupan untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa. "Jadi semua kendaraan yang kita angkut itu kita taruh di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan di Jalan MT Haryono. Nanti, kita akan buatkan pernyataan terkait dengan pelanggaran yang dibuat supaya yang bersangkutan tidak mengulangi," jelas Bernad di lokasi kejadian.
Mekanisme Pengambilan Kendaraan dan Dasar Kebijakan
Untuk memudahkan proses administrasi, Sudinhub Jakarta Selatan menyediakan layanan pengambilan kendaraan yang fleksibel. Bernad memastikan adanya petugas piket di kantor Sudinhub yang berlokasi di Jalan MT Haryono, sehingga pemilik dapat mengambil kendaraannya kapan saja tanpa batasan jam kerja spesifik, meskipun ia menyarankan agar proses pengambilan dilakukan secepat mungkin. "Karena kami ada piket, bisa diambil kapan saja, tapi lebih cepat lebih baik," tambahnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap penertiban, dengan fokus pada edukasi dan pencegahan berulang daripada hukuman finansial.
Paradoks Kapasitas Parkir dan Kebiasaan Masyarakat
Di balik ketegasan penertiban, Bernad menyoroti akar masalah persistennya parkir liar di kawasan Blok M, yaitu kebiasaan masyarakat yang cenderung memilih kenyamanan sesaat. Menurutnya, sebagian besar pelanggar memarkirkan kendaraan sembarangan di pinggir jalan karena alasan praktis dan kedekatan dengan tujuan akhir. "Ya, memang mungkin masyarakat sebagian besar itu rata-rata mau ambil simpel ya. Kalau dia menuju suatu kawasan, mencari mana parkir yang gampang dan terdekat, kalau perlu di pinggir jalan, ya di pinggir jalan," ungkap Bernad. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas parkir resmi di dalam kawasan Blok M sebenarnya sangat memadai. "Untuk di dalam kawasan sendiri kapasitasnya cukup tinggi. Bahkan ada beberapa titik di lokasi gedung tinggi di bagian atas itu ada untuk parkiran motor yang bisa menampung sampai ribuan," tegasnya, mengindikasikan bahwa kelangkaan lahan parkir bukanlah alasan valid bagi pelanggaran lalu lintas tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Imigrasi Madiun Awasi 974 WNA: Dominasi Santri Malaysia dan Deportasi Overstay

Pemkot Bekasi Gandeng Habibie Center: Dorong Transformasi Digital dan AI untuk Pelayanan Publik yang Responsif

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31
