Pemkab Ponorogo Evaluasi Mekanisme Sewa Aset Daerah untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Lisdyarita menegaskan bahwa tujuan utama dari evaluasi ini adalah memastikan keberpihakan aset pemerintah benar-benar terasa oleh masyarakat luas.
- "Harapan saya ke depan bisa dibuka untuk masyarakat yang lain.
- Jadi, keberpihakan itu bisa bersama-sama," kata Lisdyarita saat menjelaskan arah kebijakan pengelolaan aset daerah tersebut.
Pemkab Ponorogo di Jawa Timur telah mengumumkan rencana strategis untuk mengevaluasi ulang mekanisme penyewaan aset daerah, termasuk pertokoan, guna memperluas kesempatan akses bagi masyarakat dan mengoptimalkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Inisiatif ini diluncurkan oleh Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita sebagai upaya menata kembali tata kelola aset agar tidak hanya berputar pada segelintir pihak yang sama, melainkan menjadi sumber ekonomi yang lebih inklusif dan produktif bagi seluruh warga.
Lisdyarita menegaskan bahwa tujuan utama dari evaluasi ini adalah memastikan keberpihakan aset pemerintah benar-benar terasa oleh masyarakat luas. "Harapan saya ke depan bisa dibuka untuk masyarakat yang lain. Jadi, keberpihakan itu bisa bersama-sama," kata Lisdyarita saat menjelaskan arah kebijakan pengelolaan aset daerah tersebut.
Revisi Kebijakan Sewa untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Aset
Menurut Lisdyarita, meskipun mekanisme penyewaan yang berlaku saat ini telah mengacu pada peraturan daerah (perda), ia menilai masih terdapat ruang signifikan untuk meningkatkan nilai ekonomi aset yang dimiliki pemerintah kabupaten. "Kalau berdasarkan perda itu sudah optimal. Tapi, saya ingin lebih optimal lagi. Kita akan tinjau ulang kembali dan kita kaji ulang juga," ujarnya. Pernyataan ini menandakan komitmen pemerintah daerah untuk tidak berpuas diri dengan status quo, melainkan aktif mencari celah efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan properti publik.
Sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai ekonomi, Pemkab Ponorogo membuka kemungkinan penyesuaian tarif sewa terhadap sejumlah aset, terutama tanah dan bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha. Kebijakan kenaikan tarif ini tidak akan diterapkan secara seragam atau menyeluruh, melainkan berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap masing-masing lokasi dan jenis aset yang disewakan, termasuk bangunan atau tanah yang biasanya dipakai untuk toko-toko.
Pembenahan Infrastruktur dan Target Implementasi di Tahun Mendatang
Selain menata regulasi dan tarif, pembenahan fisik juga menjadi prioritas utama. Pemkab Ponorogo berencana melakukan peremajaan sejumlah aset agar kondisinya lebih layak dan memiliki nilai pemanfaatan yang lebih baik. Langkah ini bertujuan untuk menarik lebih banyak penyewa potensial dengan menyediakan fasilitas yang kompetitif dan modern.
- Evaluasi mekanisme penyewaan untuk membuka akses bagi masyarakat luas.
- Penyesuaian tarif sewa berbasis kajian lokasi untuk aset tanah dan bangunan.
- Peremajaan aset fisik untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi.
Pemkab Ponorogo menargetkan bahwa penataan pemanfaatan aset tersebut dapat mulai membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat pada tahun depan. Implementasi rencana ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat, sekaligus meningkatkan kas daerah secara berkelanjutan melalui pengelolaan aset publik yang transparan dan berkeadilan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

MAKI Beberkan Inisial Tiga Pegawai KPK Diduga Bocorkan Dokumen Korupsi ATR/BPN

Kebocoran RFI Bongkar Operasi Rahasia 'Volia': Militer Prancis Diam-diam Latih Pasukan Ukraina di Luar Pengawasan Parlemen

Beban Logistik Laut: Tantangan Utama Pembangunan Kepulauan Seribu Menurut Bupati
