Pemkab Bandung Bebaskan Pajak 16.914 Hektare Lahan Sawah untuk Jaga Ketahanan Pangan
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Total luasan lahan yang mendapatkan insentif fiskal ini mencapai 16.914,9 hektare, sebuah kebijakan yang diumumkan langsung oleh Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb , di Bandung pada Rabu.
- Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi sektor agraris di tengah meningkatnya alih fungsi lahan yang mengancam kelestarian pertanian lokal.
- Kebijakan pembebasan PBB ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan lahan pertanian sekaligus upaya mendukung kesejahteraan petani.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, mengambil langkah strategis dalam mempertahankan kawasan pertanian dengan memberlakukan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan sawah yang memenuhi ketentuan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Total luasan lahan yang mendapatkan insentif fiskal ini mencapai 16.914,9 hektare, sebuah kebijakan yang diumumkan langsung oleh Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, di Bandung pada Rabu. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi sektor agraris di tengah meningkatnya alih fungsi lahan yang mengancam kelestarian pertanian lokal.
Kebijakan pembebasan PBB ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan lahan pertanian sekaligus upaya mendukung kesejahteraan petani. Ali Syakieb menjelaskan bahwa perlindungan LSD menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah guna menjaga keberlanjutan sektor pertanian. "Sebagai bentuk keberpihakan terhadap keberlangsungan lahan pertanian, Pemerintah Kabupaten Bandung juga memberikan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan sawah yang memenuhi ketentuan sebagai LSD," ujar Ali. Dengan penghapusan beban pajak tersebut, diharapkan petani lebih fokus pada produktivitas tanpa terbebani biaya administratif yang tinggi.
Penyebaran Lahan dan Program Strategis Sektor Pertanian
Lahan sawah yang dilindungi tersebut tersebar luas di 29 kecamatan dan 207 desa di Kabupaten Bandung. Sebaran yang luas ini menunjukkan bahwa upaya proteksi lahan bukan sekadar di satu titik, melainkan mencakup wilayah agrikultural yang vital bagi suplai pangan daerah. Untuk memperkuat ekosistem pertanian, Pemkab Bandung tidak hanya berhenti pada pembebasan pajak, tetapi juga menjalankan enam program strategis lainnya. Program-program ini mencakup berbagai aspek mulai dari input produksi hingga perlindungan sosial bagi para petani.
- Perluasan lahan tanam padi untuk meningkatkan luas areal tanam (Lant).
- Modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk efisiensi kerja.
- Penerapan sistem agrosolution untuk manajemen pertanian terintegrasi.
- Fasilitasi asuransi pertanian untuk mitigasi risiko gagal panen.
- Perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi petani.
Dengan kombinasi insentif fiskal dan program teknis ini, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan ekosistem pertanian yang lebih modern, produktif, dan aman secara sosial.
Antisipasi Kebutuhan Pangan untuk 3,9 Juta Penduduk
Kebijakan ini lahir dari pertimbangan demografis yang signifikan. Kabupaten Bandung memiliki 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan dengan jumlah populasi sekitar 3,9 juta jiwa. Populasi yang besar ini menjadikan keberlanjutan produksi pangan sebagai prioritas utama agar tidak terjadi defisit pangan lokal. "Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung, perhatian pemerintah pusat sendiri menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus memperkuat pembangunan sektor pertanian," tambah Ali Syakieb. Melalui sinergi antara pembebasan PBB bagi lahan LSD dan penguatan program pertanian, Pemkab Bandung melanjutkan komitmen dalam perlindungan kawasan sawah serta memberikan dukungan konkret terhadap keberlangsungan usaha petani di wilayahnya.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gabriela Fundora Pertahankan Empat Sabuk Dunia, Rekor Tak Terkalahkan Kembali Bertahan di Ring

OJK Teken Sanksi Rp27,48 Miliar untuk 10 Pelanggaran Pasar Modal, Fokus Tekan Manipulasi Saham

SIG Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan Lansia di Aceh dengan Usaha Peternakan Berpenghasilan Rp3 Juta per Bulan
