Pemerintah Siapkan Perpres Bisnis dan HAM: Ancaman Penutupan Korporasi Perusak Lingkungan
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Langkah tegas diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani krisis lingkungan melalui penguatan kerangka hukum hak asasi manusia.
- Kementerian HAM secara resmi mendorong revisi Undang-Undang HAM yang menyertakan norma human rights and environment , sekaligus menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM.
- Regulasi ini dirancang untuk memberikan kewenangan luar biasa kepada negara, termasuk sanksi penutupan paksa terhadap perusahaan yang terbukti melakukan kerusakan ekologi dan pelanggaran HAM berat.
Langkah tegas diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani krisis lingkungan melalui penguatan kerangka hukum hak asasi manusia. Kementerian HAM secara resmi mendorong revisi Undang-Undang HAM yang menyertakan norma human rights and environment, sekaligus menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM. Regulasi ini dirancang untuk memberikan kewenangan luar biasa kepada negara, termasuk sanksi penutupan paksa terhadap perusahaan yang terbukti melakukan kerusakan ekologi dan pelanggaran HAM berat.
Menurut Natalius Pigai, Menteri HAM, inisiatif ini merupakan respons langsung atas perhatian serius anggota dewan terhadap isu lingkungan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa (17/11), Pigai menjelaskan bahwa pencantuman norma ini merujuk pada preambul Konferensi Rio 1992. Tujuannya adalah memperkuat sistem peradilan agar mampu mengadili kejahatan serius seperti ekosida dan biosida, dengan mengambil pelajaran dari tragedi global seperti Fukushima, Lapindo, Minamata, hingga Chernobyl.
Mekanisme Sanksi Tegas dan Koordinasi Lintas Kementerian
Draf Perpres Bisnis dan HAM dilaporkan telah berada di Istana untuk segera disahkan. Mekanisme sanksinya sangat jelas: jika sebuah korporasi terbukti melanggar, Menteri HAM akan melaporkan langsung kepada Presiden. Berdasarkan catatan sumber, Presiden dapat memerintahkan tindakan tegas berupa penutupan perusahaan, pemblokiran akses perbankan (banned), atau teguran keras. Selain itu, Kementerian HAM juga berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mengevaluasi izin usaha yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan. Pigai bahkan membuka kemungkinan memanggil korporasi besar seperti Freeport ke parlemen menggunakan instrumen hukum baru ini.
Prinsip Pelestarian Habitat dan Analogi Pelanggaran HAM Berat
Lebih dari sekadar sanksi administratif, Pigai menekankan prinsip ekologis yang fundamental. Ia mencontohkan keberhasilan Rwanda dalam melestarikan satwa di habitat aslinya dan menegaskan bahwa satwa seperti komodo hanya dapat bertahan di lingkungan asalnya (milieu). Tindakan memindahkan satwa secara paksa dari habitatnya, seperti di Taman Nasional Ujung Kulon, dinilai bertentangan dengan prinsip pelestarian. Pigai mengibaratkan tindakan ekologis tersebut dengan pemindahan paksa komunitas manusia, seperti memindahkan warga Papua ke Manado, yang secara hukum dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kementerian HAM menyatakan siap menindaklanjuti inisiatif DPR untuk meninjau kawasan konservasi tersebut dan merekomendasikan sanksi kepada Presiden jika ditemukan indikasi pelanggaran.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sinergi Lapas Karawang dan Kodim 0604 Panen Raya 6 Ton Jagung dari Lahan Garapan Warga Binaan

Gubernur Zainal A Paliwang Luncurkan 45 Event CoE 2027: Strategi Besar Kaltara Dongkrak Ekonomi Kreatif

Kemenag Luncurkan Skema Rehab KUA Berdasarkan Tingkat Kerusakan, Solusi Alternatif di Luar SBSN
