Kemenag Luncurkan Skema Rehab KUA Berdasarkan Tingkat Kerusakan, Solusi Alternatif di Luar SBSN
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kementerian Agama (Kemenag) resmi menyiapkan skema rehabilitasi gedung Kantor Urusan Agama (KUA) yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan.
- Inisiatif strategis ini dirancang sebagai alternatif pembiayaan di luar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mempercepat pembenahan infrastruktur keagamaan di seluruh Indonesia.
- Langkah ini diambil mengingat keterbatasan waktu dan cakupan pembiayaan negara yang ada saat ini.
Kementerian Agama (Kemenag) resmi menyiapkan skema rehabilitasi gedung Kantor Urusan Agama (KUA) yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan. Inisiatif strategis ini dirancang sebagai alternatif pembiayaan di luar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mempercepat pembenahan infrastruktur keagamaan di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil mengingat keterbatasan waktu dan cakupan pembiayaan negara yang ada saat ini.
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Ahmad Zayadi, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur KUA tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan fisik gedung semata. Menurutnya, fasilitas tersebut harus mendukung transformasi KUA menjadi pusat layanan keagamaan di tingkat kecamatan. "KUA bukan hanya kantor urusan asmara, tetapi pusat layanan keagamaan. Sekurang-kurangnya, layanan keagamaan yang ada pada Ditjen Bimas Islam ada pada Kantor Urusan Agama. Tentu ini membutuhkan upaya yang luar biasa," ujar Zayadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Tata Kelola dan Prinsip Akuntabilitas dalam Pembangunan
Zayadi mengingatkan pentingnya penerapan tata kelola pembangunan yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal ini krusial karena proyek SBSN menggunakan pembiayaan negara yang bersumber dari utang, sehingga setiap tahapan harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai ketentuan untuk menghindari wanprestasi atau maladministrasi. Ia menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi pedoman, yaitu tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas. "Semakin baik capaian kita, insya Allah dukungannya juga akan semakin besar," tegasnya. Selain itu, Zayadi mendorong satuan kerja di daerah untuk saling berbagi pengalaman dan praktik baik guna mengidentifikasi persoalan sejak dini serta menyusun langkah mitigasi agar pembangunan tepat waktu dan sasaran.
Mengatasi Kesenjangan Infrastruktur 5.917 KUA
Data terkini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki total 5.917 KUA. Namun, KUA yang telah dibangun melalui pembiayaan SBSN masih kurang dari 2.000 unit. Jika seluruh pembangunan hanya mengandalkan skema SBSN, penyelesaiannya diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 74 tahun. Oleh karena itu, skema rehabilitasi baru ini juga ditujukan bagi KUA yang berdiri di atas tanah wakaf dan belum memungkinkan memperoleh pembiayaan pembangunan melalui SBSN, memastikan akses layanan keagamaan yang jelas, cepat, ramah, dan transparan bagi masyarakat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sinergi Lapas Karawang dan Kodim 0604 Panen Raya 6 Ton Jagung dari Lahan Garapan Warga Binaan

Gubernur Zainal A Paliwang Luncurkan 45 Event CoE 2027: Strategi Besar Kaltara Dongkrak Ekonomi Kreatif

Perpusnas Apresiasi Sinergi Literasi Kabupaten Bima Lewat Festival Literasi Daerah 2026
