Menteri PKP Maruarar Sirait: Program Bedah Rumah Gratis Total, Pelanggar Ditesis
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pemerintah pusat memastikan pelaksanaan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sepenuhnya tanpa membebankan biaya kepada masyarakat.
- Langkah tegas ini diambil untuk menjamin bahwa program strategis Presiden Prabowo Subianto benar-benar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah tanpa adanya pungutan liar yang mencekik.
- Maruarar, yang akrab disapa Ara, memberikan peringatan keras kepada seluruh elemen, termasuk aparat negara, agar tidak menyalahgunakan program ini.
Pemerintah pusat memastikan pelaksanaan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sepenuhnya tanpa membebankan biaya kepada masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan hal ini secara gamblang saat meninjau rumah penerima manfaat yang telah selesai direnovasi di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Rabu (18/11/2026). Langkah tegas ini diambil untuk menjamin bahwa program strategis Presiden Prabowo Subianto benar-benar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah tanpa adanya pungutan liar yang mencekik.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, memberikan peringatan keras kepada seluruh elemen, termasuk aparat negara, agar tidak menyalahgunakan program ini. "Ini program strategis Pak Prabowo, gratis tanpa dipungut biaya oleh pihak mana pun. Termasuk pegawai Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman)," ujar Maruarar. Ia instruksikan agar setiap indikasi pungli dilaporkan dengan cara memfoto dan 'memviralkan' kasusnya, dengan pesan bahwa pemerintah menginginkan perubahan yang sepenuh hati, bukan setengah hati.
Mendorong Keswadayaan dan Mitigasi Kemiskinan
Secara fundamental, program Bedah Rumah dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas rumah melalui renovasi atau pembangunan baru dengan mengedepankan semangat gotong royong dan kemandirian masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga membuka akses bagi warga yang belum terakomodasi dalam daftar penerima bantuan saat ini. Instruksi langsung diberikan kepada jajarannya di Kementerian PKP untuk segera menindaklanjuti permintaan tersebut. Keberhasilan program ini tidak hanya tentang fisik bangunan, melainkan juga merupakan instrumen strategis pemerintah untuk mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperbaiki kualitas permukiman yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan penghuni.
Evaluasi Progres Fisik dan Koordinasi Daerah
Untuk memastikan target tercapai sebelum akhir tahun 2026, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, balai pelaksana, dan pemerintah daerah. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara progres fisik di lapangan dan penyelesaian laporan penggunaan dana. Kunci keberhasilan percepatan program ini terletak pada penguatan koordinasi agar pencairan anggaran dan pelaksanaan renovasi dapat berjalan paralel dan tepat waktu di berbagai wilayah.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prof. Wisnu Nurcahyo: Rencana Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Berisiko Percepat Kepunahan

MK Tolak Uji Materi Larangan Rekam Pejabat Pajak, Perketat Jaminan Kerahasiaan Data

Pemkab Bandung Luncurkan Modal Bergulir Rp50 Miliar untuk Perkuat Ekosistem UMKM
