Mendagri Tito Karnavian: Kekompakan Forkopimda Jadi Penentu Stabilitas dan Percepatan Pembangunan Daerah
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Tito menekankan bahwa soliditas koordinasi lintas sektor memiliki dampak langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.
- "Makin kompak, daerah itu akan semakin baik," ujar Tito, merujuk pada efektivitas penanganan isu strategis yang memerlukan kolaborasi multi-agen.
- Saat ini, sekitar 98 persen dari total populasi tersebut telah terintegrasi ke dalam basis data tingkat pusat, sebuah capaian yang dinilai penting untuk akurasi perencanaan pembangunan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sinergi antara kepala daerah dengan unsur pimpinan instansi vertikal, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan, merupakan fondasi krusial untuk menjaga stabilitas keamanan serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah. Pernyataan ini disampaikan Tito dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi Tahun 2026 Batch III Regional Papua di Jakarta, Selasa (17/11), di mana kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi salah satu aspek penilaian utama.
Tito menekankan bahwa soliditas koordinasi lintas sektor memiliki dampak langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. "Makin kompak, daerah itu akan semakin baik," ujar Tito, merujuk pada efektivitas penanganan isu strategis yang memerlukan kolaborasi multi-agen. Penilaian dalam acara ini tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga mencakup dua pilar vital lainnya, yaitu kualitas administrasi kependudukan dan capaian pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan kemampuan eksekutif daerah dalam mengelola potensi wilayahnya.
Optimalisasi Data Kependudukan dan Indikator Ekonomi
Dalam aspek administrasi kependudukan, Tito mengungkapkan bahwa data yang dikelola Kemendagri bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah telah mencakup lebih dari 290 juta penduduk Indonesia. Saat ini, sekitar 98 persen dari total populasi tersebut telah terintegrasi ke dalam basis data tingkat pusat, sebuah capaian yang dinilai penting untuk akurasi perencanaan pembangunan. Sementara itu, kategori pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator objektif untuk mengukur kinerja kepala daerah dalam menggerakkan roda perekonomian. Komponen penilaiannya meliputi konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor, yang semuanya bergantung pada stabilitas dan kebijakan strategis daerah.
Distribusi Penghargaan dan Total Hadiah Rp700 Miliar
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja tersebut, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah di Regional Papua. Berikut adalah peraih penghargaan pada Batch III ini:
- Forkopimda Terbaik (Provinsi): Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
- Administrasi Kependudukan (Kabupaten): Mimika, Sorong, dan Sarmi.
- Administrasi Kependudukan (Ibu Kota Provinsi): Kota Jayapura, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Jayawijaya.
- Pertumbuhan Ekonomi (Provinsi): Papua Selatan, Papua, dan Papua Pegunungan.
- Pertumbuhan Ekonomi (Kabupaten & Ibu Kota): Fakfak, Deiyai, Kepulauan Yapen, Manokwari, Kota Sorong, dan Merauke.
Acara ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penilaian kinerja Pemda yang dilaksanakan bertahap sejak awal 2026. Total akumulasi hadiah dari seluruh batch mencapai sekitar Rp700 miliar. Tito berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh kepala daerah, baik yang telah menerima maupun yang belum, untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Presiden Prabowo Tetapkan PPh Final 0% untuk Penghapusan Utang BUMN dalam Likuidasi

Forum Keuangan Nasional 2026: Strategi Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8-6,5% Lewat Transformasi Pasar Modal

Dasco Sindir Andi Gani: Tak Jadi Target Penyadapan karena Kebiasaan Bangun Siang
