KPU Pastikan Kelulusan 580 Anggota DPR RI: Semua Memenuhi Syarat Pendidikan Minimal
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Penegasan ini disampaikan untuk merespons petisi yang mendesak pembukaan dan verifikasi terbuka terhadap ijazah para wakil rakyat tersebut, guna menjawab keraguan publik terkait kualifikasi akademik mereka.
- "Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT telah memenuhi syarat minimal pendidikan," ujarnya.
- Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU No.
Idham Kholik, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), menegaskan bahwa seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 telah memenuhi syarat minimal pendidikan saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Penegasan ini disampaikan untuk merespons petisi yang mendesak pembukaan dan verifikasi terbuka terhadap ijazah para wakil rakyat tersebut, guna menjawab keraguan publik terkait kualifikasi akademik mereka.
Dalam pesan singkatnya pada Selasa (17/11), Idham menjelaskan bahwa semua calon legislatif (caleg) yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah lolos uji administrasi pendidikan. "Semua caleg yang didaftarkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam DCT telah memenuhi syarat minimal pendidikan," ujarnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau sederajat.
Detail Data Riwayat Pendidikan Anggota DPR
Untuk memberikan transparansi, Idham merinci data pendidikan terakhir dari 580 anggota DPR berdasarkan pengecekan dokumen ijazah yang diserahkan saat proses pencalonan. Data ini diambil dari mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) per bulan Desember 2025. Komposisi tingkat pendidikan tersebut didominasi oleh lulusan jenjang pascasarjana, dengan rincian sebagai berikut:
- SMA/Sederajat: 191 orang
- D3: 1 orang
- S1: 146 orang
- S2: 168 orang
- S3: 74 orang
Dengan perincian tersebut, KPU memastikan bahwa tidak ada satupun anggota DPR yang melanggar batas ambang minimum pendidikan nasional. Hal ini membantah narasi liar yang sempat beredar di masyarakat mengenai ketidaksesuaian kualifikasi akademik beberapa wakil rakyat di Gedung Senayan.
Tanggapan Pimpinan DPR dan Lonjakan Petisi Publik
Respons lembaga legislatif juga datang dari Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, yang menyatakan bahwa dokumen syarat pendidikan tersebut sebenarnya sudah terbuka di laman resmi KPU. "Publik bisa melihatnya secara langsung," kata Dasco. Selaras dengan itu, Lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR, menyerahkan sepenuhnya urusan verifikasi lebih lanjut kepada KPU sebagai lembaga yang berwenang secara hukum dalam administrasi pemilu.
Isu ini memanas setelah petisi yang diinisiasi oleh Farida Octavia melalui platform change.org menerima 23.056 tanda tangan per pukul 18.46 WIB. Petisi tersebut mendesak tiga hal utama: transparansi dokumen ijazah dari tingkat SMA hingga gelar akademik, audit independen oleh KPU dan kementerian terkait untuk memverifikasi keabsahan dokumen, serta ajakan sukarela kepada anggota DPR untuk membuka dokumen demi memulihkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif yang kini dinilai berada di titik krusial.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DPR Desak Proses Hukum Tuntas untuk Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang

Ekonom Ramal BI Rate Naik 50 Bps Menjadi 6,50 Persen di 2027, Tekan Defisit Transaksi Berjalan

GMTD Bantah PN Makassar Kalahkan Hadji Kalla, Klaim Putusan Sengketa 16 Hektare Tidak Akurat
