GMTD Bantah PN Makassar Kalahkan Hadji Kalla, Klaim Putusan Sengketa 16 Hektare Tidak Akurat
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Menurut Ali Said, penolakan gugatan GMTD murni berdasarkan pertimbangan aspek formil atau prosedural, bukan substantif.
- "Putusan pengadilan menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima, bukan membatalkan hak kepemilikan GMTD ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan," jelasnya.
- Ia menekankan bahwa interpretasi sepihak bahwa pengadilan telah "mengalahkan" GMTD adalah keliru dan menyesatkan masyarakat.
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) dengan tegas membantah narasi publik yang menyatakan Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah memenangkan PT Hadji Kalla dalam sengketa lahan strategis seluas sekitar 16,3 hektare. Direktur Utama GMTD, Ali Said, memastikan bahwa putusan perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar yang dibacakan pada 12 November 2026 tidak memuat amar yang menyatakan Hadji Kalla sebagai pemilik sah tanah tersebut.
Menurut Ali Said, penolakan gugatan GMTD murni berdasarkan pertimbangan aspek formil atau prosedural, bukan substantif. "Putusan pengadilan menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima, bukan membatalkan hak kepemilikan GMTD ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan," jelasnya. Ia menekankan bahwa interpretasi sepihak bahwa pengadilan telah "mengalahkan" GMTD adalah keliru dan menyesatkan masyarakat.
Putusan Formil dan Penolakan Gugatan Balik
Berdasarkan catatan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar, status putusan tersebut tercatat sebagai "Tidak Dapat Diterima". Dalam eksepsinya, majelis hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat. Menariknya, Ali Said menyoroti bahwa pengadilan justru menyatakan "tidak dapat diterima" terhadap gugatan balik (counter-claim) yang diajukan oleh PT Hadji Kalla. Fakta ini tercantum secara eksplisit pada halaman 105 amar putusan, yang menurut GMTD harus dibaca secara utuh dan objektif.
Komitmen Hukum dan Klarifikasi Publik
GMTD menegaskan komitmen mereka untuk tidak mundur dalam mempertahankan tanah yang disengketakan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku. "Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas," tegas Ali Said. Ia mendesak publik dan media untuk membaca dokumen putusan secara komprehensif agar tidak terjadi disinformasi. Kasus ini kini memasuki tahap lanjutan di mana GMTD menyatakan akan terus berpegang pada hak kepemilikan mereka meskipun gugatan perdana mereka ditolak secara formil di tingkat pertama.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DPR Desak Proses Hukum Tuntas untuk Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang

Ekonom Ramal BI Rate Naik 50 Bps Menjadi 6,50 Persen di 2027, Tekan Defisit Transaksi Berjalan

ALFI Siasati Pembatasan Nataru dengan Pengiriman Awal, Tekan Beban Logistik Rp3.700 Triliun
