KPK: Pengondisian Audit BPK di Jateng Mencurigakan Diperbanyak ke Wilayah Lain
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pengondisian temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jawa Tengah tidak hanya terjadi di Kabupaten Klaten dan Pemalang, tetapi juga di wilayah-wilayah lain.
- Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo , di Gedung Juang KPK, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026).
- KPK menekankan perlunya akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencegah tindakan pengondisian yang merusak integritas pemerintahan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pengondisian temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jawa Tengah tidak hanya terjadi di Kabupaten Klaten dan Pemalang, tetapi juga di wilayah-wilayah lain. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Juang KPK, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). KPK menekankan perlunya akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencegah tindakan pengondisian yang merusak integritas pemerintahan.
KPK Mencurigakan Pengondisian di Luar Klaten dan Pemalang
Budi Prasetyo menyatakan, “Dugaannya apa yang terjadi di Klaten ini juga terjadi di Pemalang, bahkan ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di wilayah-wilayah lain,” sekaligus meminta seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk bersikap proaktif dalam memastikan transparansi proses audit BPK. Ia menegaskan, “KPK terus mewanti-wanti dan mengimbau agar seluruh proses tata kelola pemerintahan dilakukan secara transparan dan akuntabel ya, dari proses awal sampai dengan akhir sehingga tidak lagi ada pengondisian-pengondisian.”
Pemeriksaan Hukuman dan Kasus Dugaan Pemerasan
Terungkapnya dugaan korupsi pengondisian temuan audit BPK di Klaten pada 16 Oktober 2026 memicu penetapan tersangka berupa Bupati Klaten berinisial HWI dan Kepala Perwakilan BPK Jateng ALH. Sementara itu, pada 11 November 2026, KPK mengagendakan pemeriksaan saksi ALH terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW. KPK menduga korupsi pengondisian temuan audit BPK di lingkungan Pemkab Pemalang sehingga memeriksa ALH sebagai saksi kasus AW. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan pola pengondisian yang sistemis di beberapa wilayah Jawa Tengah, memaksa KPK untuk memperluas penyelidikan.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Pemerintah Kucurkan Rp5,68 Triliun untuk Perkuat Kompetensi Magang dan Vokasi Nasional 2027

Menteri PPPA Ajak Siswa Sekolah Rakyat di Ternate Berani Bermimpi Besar Tanpa Rasa Rendah Diri

KPAI Desak Penegakan Hukum Tegas atas Kasus Kekerasan Seksual Pejabat Pemprov NTT
