Kemenko IPK Pantau Ketat Banjir Berulang di Aceh, 21 Ribu Jiwa Terdampak Hujan Ekstrem
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Berdasarkan data terkini dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per 16 November 2026, hujan deras yang mengguyur sepekan terakhir telah berdampak pada 21.109 jiwa dari lima kabupaten dan kota.
- Dampak terburuk tercatat di Kabupaten Aceh Tengah, di mana satu anak berusia 2,7 tahun meninggal dunia akibat tertimbun longsor.
- Selain itu, 1.553 jiwa atau setara dengan 445 kepala keluarga terpaksa mengungsi, sementara 5.584 rumah warga terendam genangan air banjir.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kmenko IPK) kini melakukan pemantauan harian terhadap penanganan banjir berulang di Provinsi Aceh, menyusul peningkatan curah hujan ekstrem yang kembali memicui bencana di sejumlah wilayah. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Nazib Faizal, menegaskan bahwa koordinasi intensif dilakukan dengan pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran pemulihan infrastruktur, meskipun kondisi cuaca masih menjadi tantangan utama dalam proses rehabilitasi.
Berdasarkan data terkini dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per 16 November 2026, hujan deras yang mengguyur sepekan terakhir telah berdampak pada 21.109 jiwa dari lima kabupaten dan kota. Dampak terburuk tercatat di Kabupaten Aceh Tengah, di mana satu anak berusia 2,7 tahun meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Selain itu, 1.553 jiwa atau setara dengan 445 kepala keluarga terpaksa mengungsi, sementara 5.584 rumah warga terendam genangan air banjir.
Strategi Tiga Tahap dan Tantangan Cuaca di Lapangan
Nazib Faizal menjelaskan bahwa penanganan bencana di Aceh mengikuti kerangka kerja tiga tahapan, yaitu tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Saat ini, sebagian besar wilayah masih berada pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, hujan yang kembali turun berpotensi mengulang kondisi darurat jika penanganan infrastruktur, seperti perbaikan jembatan dan penanganan longsor, tidak berjalan optimal. Kemenko IPK menyatakan terus menindaklanjuti laporan kebutuhan di lapangan melalui komunikasi rutin dengan anggota DPRD, kepala dinas, bupati, dan sekretaris daerah.
Peran Gubernur Mualem dan Dugaan Pelanggaran Tata Ruang
Untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) telah menetapkan status siaga darurat yang berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Ia menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk memantau kondisi 24 jam. Di sisi lain, Kemenko IPK menyoroti dugaan ketidakpatuhan terhadap tata ruang di wilayah hulu sebagai faktor pemicu banjir berulang. Kementerian ATR/BPN kini tengah memeriksa dugaan pelanggaran tersebut. Wilayah yang terdampak meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Pemerintah Kucurkan Rp5,68 Triliun untuk Perkuat Kompetensi Magang dan Vokasi Nasional 2027

Menteri PPPA Ajak Siswa Sekolah Rakyat di Ternate Berani Bermimpi Besar Tanpa Rasa Rendah Diri

KPAI Desak Penegakan Hukum Tegas atas Kasus Kekerasan Seksual Pejabat Pemprov NTT
