KemenHAM Dorong Kolaborasi Regional: Rencana Konferensi HAM Asia-Pasifik 2026 dan Forum Tahunan 2027
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan komitmen penguatan kerja sama multilateral dengan mendorong pertukaran praktik baik pemenuhan hak asasi manusia (HAM) antarnegara di kawasan Asia-Pasifik.
- Inisiatif strategis ini diumumkan oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto dalam pertemuan bersama para duta besar dan perwakilan kedutaan besar negara sahabat di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
- Langkah ini bertujuan membangun kolaborasi konkret untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di tingkat regional.
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan komitmen penguatan kerja sama multilateral dengan mendorong pertukaran praktik baik pemenuhan hak asasi manusia (HAM) antarnegara di kawasan Asia-Pasifik. Inisiatif strategis ini diumumkan oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto dalam pertemuan bersama para duta besar dan perwakilan kedutaan besar negara sahabat di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Langkah ini bertujuan membangun kolaborasi konkret untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di tingkat regional.
Dalam pertemuan tersebut, Mugiyanto memaparkan dua inisiatif utama yang akan segera direalisasikan. Pertama, penyelenggaraan Asia-Pacific Human Rights Best Practices Conference yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 7 Desember 2026, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember. Konferensi ini dirancang sebagai wadah berbagi pengalaman bagi pemerintah negara-negara Asia-Pasifik dalam memenuhi kewajiban HAM, mencakup penyusunan kebijakan, regulasi, hingga layanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kedua, pembentukan forum tahunan HAM kawasan Asia-Pasifik mulai tahun 2027 untuk menjadi platform berkelanjutan dalam mengidentifikasi peluang kerja sama bersama.
Mekanisme Penyelenggaraan dan Partisipasi Pejabat Tingkat Pusat
Untuk memastikan substansi pertukaran pengalaman berjalan efektif, KemenHAM mengharapkan partisipasi pejabat dari kementerian atau lembaga terkait di tingkat pusat dari setiap negara peserta. Menindaklanjuti rencana konferensi Desember 2026, KemenHAM akan mengirimkan undangan resmi melalui jalur kedutaan besar masing-masing negara sahabat. Dukungan perwakilan diplomatik ini krusial untuk meneruskan undangan kepada instansi berwenang serta mengonfirmasi partisipasi. Selain itu, KemenHAM membuka ruang diskusi bagi para duta besar untuk memberikan masukan terkait tema dan format forum tahunan agar inisiatif ini memberikan manfaat maksimal bagi seluruh negara peserta.
Fondasi Konstitusional dan Warisan Diplomasi Bandung
Komitmen ini berakar kuat pada mandat konstitusi Indonesia yang menempatkan HAM sebagai tanggung jawab negara. Mugiyanto mengaitkan upaya ini dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila, yang menekankan pentingnya ketahanan dalam negeri melalui ketersediaan pangan, air bersih, dan energi sebagai fondasi kehidupan bermartabat. Ia juga mengingatkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, April 1955, yang dihadiri 29 negara. Prinsip Dasasila Bandung, khususnya penghormatan terhadap HAM dan tujuan PBB, menjadi landasan historis. Meskipun memiliki latar belakang politik dan sejarah yang beragam, negara-negara mampu menemukan kesamaan pandangan mengenai martabat manusia. "Pada akhirnya, hak asasi manusia adalah soal manusia. Negara kita mungkin menempuh jalan yang berbeda, tetapi kita memiliki harapan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi warganya," ujar Mugiyanto, seraya berharap pertemuan ini menjadi awal persahabatan yang lebih erat, 71 tahun setelah Bandung.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemenpar Perkuat Transparansi Lewat Platform 'Halo Wonderful' dan Predikat Informatif

bank bjb Raih Liputan6 Good Impact Award 2026 atas Dampak Nyata Program UMKM

OJK Bocorkan Gelombang Baru Merger BPR di Jabodebek untuk Tegakkan Single Presence Policy
