Kemenag Siapkan Skema Rehabilitasi untuk Percepat Pembenahan 5.917 KUA di Seluruh Indonesia
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kementerian Agama (Kemenag) tengah merancang skema baru rehabilitasi gedung Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan tingkat kerusakan sebagai alternatif pembiayaan di luar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Ahmad Zayadi , menegaskan bahwa pembangunan KUA tidak boleh sekadar berorientasi pada penyediaan fisik gedung semata.
- Infrastruktur tersebut harus mampu mendukung transformasi KUA menjadi pusat layanan keagamaan yang komprehensif di tingkat kecamatan.
Kementerian Agama (Kemenag) tengah merancang skema baru rehabilitasi gedung Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan tingkat kerusakan sebagai alternatif pembiayaan di luar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Langkah strategis ini diambil untuk mempercepat pembenahan infrastruktur layanan keagamaan di seluruh Indonesia, mengingat keterbatasan waktu jika hanya mengandalkan mekanisme pembiayaan utang negara yang berlaku saat ini.
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Ahmad Zayadi, menegaskan bahwa pembangunan KUA tidak boleh sekadar berorientasi pada penyediaan fisik gedung semata. Infrastruktur tersebut harus mampu mendukung transformasi KUA menjadi pusat layanan keagamaan yang komprehensif di tingkat kecamatan. "KUA bukan hanya kantor urusan asmara, tetapi pusat layanan keagamaan. Sekurang-kurangnya, layanan keagamaan yang ada pada Ditjen Bimas Islam ada pada Kantor Urusan Agama. Tentu ini membutuhkan upaya yang luar biasa," ujar Zayadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Alternatif Pembiayaan untuk Menjawab Kesenjangan Infrastruktur
Data terkini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki total 5.917 unit KUA. Namun, dari jumlah tersebut, KUA yang telah dibangun melalui pembiayaan SBSN masih kurang dari 2.000 unit. Jika seluruh pembangunan KUA hanya mengandalkan skema SBSN, estimasi penyelesaiannya membutuhkan waktu sekitar 74 tahun. Oleh karena itu, Kemenag menyiapkan alternatif pembiayaan melalui program rehabilitasi yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan gedung, yaitu berat, sedang, dan ringan. Skema ini juga secara khusus ditujukan bagi KUA yang berdiri di atas tanah wakaf dan belum memungkinkan memperoleh pembiayaan pembangunan melalui mekanisme SBSN.
Penekanan pada Tata Kelola dan Akuntabilitas Anggaran
Zayadi mengingatkan pentingnya tata kelola pembangunan yang baik, mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Karena proyek SBSN menggunakan pembiayaan negara yang bersumber dari utang, setiap tahapan harus dilaksanakan secara cermat. Ia menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi pedoman dalam pengelolaan pembangunan SBSN, yaitu:
- Tertib administrasi
- Transparansi
- Akuntabilitas
Ketiga prinsip ini krusial untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pembangunan sesuai perencanaan. Zayadi juga meminta satuan kerja di daerah untuk saling berbagi pengalaman, baik mengenai kendala maupun praktik baik, guna mengidentifikasi persoalan sejak dini dan menyusun langkah mitigasi agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Antisipasi Cuaca Panas Ekstrem, Pemkab Sikka Atur Ulang Jam Sekolah dan Aktivitas Siswa

Kaltara Luncurkan 45 Agenda CoE 2027: Strategi Besar Promosi Wisata dan Ekonomi Kreatif

Transformasi Digital Dorong Produksi Beras Naik 13%, NTP Tembus Capaian Tertinggi 33 Tahun
