Imigrasi Bima Perketat Akses Data Antarinstansi Lewat Aplikasi LDK, Cegah Penyalahgunaan Informasi
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima, Nusa Tenggara Barat, resmi memperkuat pengamanan akses data keimigrasian antarinstansi melalui penerapan aplikasi Layanan Data Keimigrasian (LDK).
- Mekanisme Pengajuan Terpusat dan Kewenangan Hukum Menurut I Gede Mario, aspek keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam pengelolaan data.
- Pengaturan akses yang ketat diterapkan untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia maupun orang asing.
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima, Nusa Tenggara Barat, resmi memperkuat pengamanan akses data keimigrasian antarinstansi melalui penerapan aplikasi Layanan Data Keimigrasian (LDK). Langkah strategis ini diambil untuk memastikan setiap permintaan dan pemanfaatan informasi dilakukan secara ketat sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku, guna mencegah potensi penyalahgunaan data sensitif.
Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima, I Gede Mario Mahadiyasa, mewakili Kepala Kantor Joko Widodo, menegaskan bahwa data keimigrasian memiliki nilai strategis yang melampaui kepentingan internal. "Data keimigrasian bukan saja menjadi konsumsi imigrasi, tetapi aparat penegak hukum dan instansi terkait juga memerlukan data tersebut," ujarnya dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan Keimigrasian Layanan Data Keimigrasian Tahun Anggaran 2026 di Dompu, Selasa. Aplikasi LDK dirancang khusus untuk mengakomodasi permohonan data dari instansi yang memiliki kewenangan melalui mekanisme resmi dan terkontrol, sehingga permintaan informasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Mekanisme Pengajuan Terpusat dan Kewenangan Hukum
Menurut I Gede Mario, aspek keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam pengelolaan data. Pengaturan akses yang ketat diterapkan untuk melindungi data pribadi warga negara Indonesia maupun orang asing. Melalui aplikasi LDK, instansi berwenang dapat mengajukan permohonan informasi secara terpusat. Jenis data yang dapat dimohonkan meliputi:
- Informasi terkait visa dan paspor;
- Data perlintasan orang;
- Detail izin tinggal;
- Proses hukum deportasi.
Penerapan layanan ini juga bertujuan memperjelas mekanisme permintaan data, sehingga instansi pemohon dapat mengetahui secara pasti prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Diseminasi Kebijakan Libatkan Aparat Penegak Hukum dan OPD
Kegiatan diseminasi kebijakan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Staf Kodim 1614/Dompu Mayor Inf M. Yamin, Perwira Seksi Intelijen Kodim 1614/Dompu Kapten Kav Syarifuddin, perwakilan Kejaksaan Negeri Dompu, Polres Dompu, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Imigrasi Bima membuka ruang diskusi bagi para peserta untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, serta kendala yang dihadapi terkait penerapan layanan LDK. Keterlibatan berbagai instansi pemerintah dan aparat penegak hukum ini diharapkan dapat menyamakan pemahaman mengenai tata cara permohonan serta penggunaan data keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing. Melalui layanan LDK, Imigrasi Bima berharap pertukaran informasi antarinstansi dapat berlangsung lebih tertib dan akuntabel, sekaligus menjaga keamanan serta kerahasiaan data sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sinergi Lapas Karawang dan Kodim 0604 Panen Raya 6 Ton Jagung dari Lahan Garapan Warga Binaan

Gubernur Zainal A Paliwang Luncurkan 45 Event CoE 2027: Strategi Besar Kaltara Dongkrak Ekonomi Kreatif

Kemenag Luncurkan Skema Rehab KUA Berdasarkan Tingkat Kerusakan, Solusi Alternatif di Luar SBSN
