Dishub Jaksel Amankan Dua Jukir Liar di Blok M, Awas Hukuman Tipiring Jika Ada Unsur Pemaksaan

- Operasi penertiban parkir liar di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membuahkan hasil dengan diamankan dua orang juru parkir (jukir) yang tidak berizin.
- Suku Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Selatan bergerak cepat menindak praktik ilegal ini, yang sering kali meresahkan warga dan pengguna jalan.
- Penindakan ini menjadi sinyal tegas pemerintah daerah untuk membersihkan kawasan strategis dari praktik parkir yang melanggar aturan.
Operasi penertiban parkir liar di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membuahkan hasil dengan diamankan dua orang juru parkir (jukir) yang tidak berizin. Suku Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Selatan bergerak cepat menindak praktik ilegal ini, yang sering kali meresahkan warga dan pengguna jalan. Penindakan ini menjadi sinyal tegas pemerintah daerah untuk membersihkan kawasan strategis dari praktik parkir yang melanggar aturan.
Apa Dampak Parkir Liar di Blok M?
Kehadiran juru parkir liar di Blok M tidak hanya masalah pendapatan, tetapi juga terkait ketertiban umum dan keselamatan. Kedua jukir yang diamankan ditemukan di sekitar Jalan Melawai dan Jalan Sunan Kalijaga, dekat pintu masuk Terminal Blok M. Mereka ditengarai beroperasi tanpa atribut resmi dan surat tugas yang diwajibkan. Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, menjelaskan bahwa setiap juru parkir resmi harus menggunakan rompi dan memiliki lampiran surat tugas dari Dinas.
Tinjauan Hukum dan Tindak Lanjut
Terkait penindakan ini, pihak Dishub Jaksel akan meminta surat pernyataan dari kedua jukir agar tidak mengulangi pelanggaran. Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan Satpol PP dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Bernad menambahkan bahwa apabila dalam prosesnya ditemukan unsur pemaksaan, kasus ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (tipiring). Sebelumnya, masalah parkir liar di Blok M sempat disorot oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, karena trotoar dan bahu jalan yang seharusnya untuk pejalan kaki justru dipenuhi kendaraan bermotor, mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan publik.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Pemerintah Kucurkan Rp5,68 Triliun untuk Perkuat Kompetensi Magang dan Vokasi Nasional 2027

Menteri PPPA Ajak Siswa Sekolah Rakyat di Ternate Berani Bermimpi Besar Tanpa Rasa Rendah Diri

KPAI Desak Penegakan Hukum Tegas atas Kasus Kekerasan Seksual Pejabat Pemprov NTT
