BP Tapera Percepat Penyaluran FLPP 2026, Optimistis Capai Target 350.000 Unit
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengambil langkah strategis dengan mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026.
- Percepatan ini dilakukan melalui penguatan koordinasi intensif bersama perbankan, asosiasi pengembang, dan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan yang sempat menekan realisasi di paruh pertama tahun.
- Meskipun menghadapi tantangan awal, lembaga tersebut tetap optimistis dapat mengejar target nasional sebesar 350.000 unit rumah subsidi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengambil langkah strategis dengan mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026. Percepatan ini dilakukan melalui penguatan koordinasi intensif bersama perbankan, asosiasi pengembang, dan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan yang sempat menekan realisasi di paruh pertama tahun. Meskipun menghadapi tantangan awal, lembaga tersebut tetap optimistis dapat mengejar target nasional sebesar 350.000 unit rumah subsidi.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengakui adanya kontraksi signifikan pada awal tahun. Penyaluran FLPP pada triwulan I 2026 tercatat turun 23,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebuah tren penurunan yang berlanjut pada triwulan II dengan kontraksi 24,8 persen. Heru menjelaskan bahwa persoalan perizinan dan keterbatasan ketersediaan lahan menjadi faktor utama yang memperlambat pembangunan rumah subsidi di periode tersebut.
Titik Balik Kinerja di Triwulan III dan IV
Situasi mulai berbalik memasuki triwulan III, di mana kinerja penyaluran menunjukkan pemulihan yang jelas. Realisasi pada periode ini mencapai 73.477 unit, meningkat 8,9 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Pemulihan ini didorong oleh penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mengurai simpul perizinan lahan, khususnya terkait lahan yang sebelumnya masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Tren positif ini berlanjut hingga triwulan IV, di mana hingga 17 November 2026, penyaluran tercatat mencapai 42.015 unit atau tumbuh signifikan sebesar 25,8 persen year-on-year.
Realisasi Nasional dan Komitmen Transparansi
Hingga 17 November 2026 pukul 10.20 WIB, total realisasi penyaluran FLPP mencapai 207.023 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp25,80 triliun. Capaian ini setara dengan 59,15 persen dari target nasional. Dari sisi perbankan, BTN memimpin dengan 89.481 unit, disusul Bank Syariah Nasional (BSN) dengan 49.193 unit, dan BRI dengan 29.592 unit. Sementara itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran terbesar, yakni 46.044 unit, diikuti Jawa Tengah (18.928 unit) dan Sulawesi Selatan (17.646 unit).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan pentingnya transparansi dan equal treatment dalam evaluasi kinerja seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perbankan, pengembang, hingga pemerintah. "Saya bukan hanya mengekspos kinerja perbankan atau asosiasi, tetapi juga kinerja kami sendiri... Saya sangat percaya mekanisme seperti itu akan baik, termasuk juga untuk pencegahan korupsi," ujar Maruarar. Melalui kolaborasi dan percepatan penyelesaian kendala perizinan, BP Tapera terus mendorong optimalisasi FLPP guna mendukung Program 3 Juta Rumah dan memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
