Bank Indonesia Siapkan 4 Jurus Strategis Tangkal Ancaman Siber Sektor Keuangan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Bank Indonesia (BI) mengintensifkan langkah antisipatif terhadap risiko gangguan keamanan digital dengan merumuskan empat strategi utama yang menyasar ketahanan infrastruktur sistem pembayaran nasional.
- Jurus pertama yang diadopsi BI adalah penguatan sistem pemantauan secara berkelanjutan terhadap berbagai insiden siber global dan domestik yang berkaitan langsung dengan transaksi keuangan.
- Penekanan khusus diberikan pada aspek pemulihan untuk memastikan bahwa dampak gangguan tidak berlarut-larut dan layanan publik dapat segera pulih.
Bank Indonesia (BI) mengintensifkan langkah antisipatif terhadap risiko gangguan keamanan digital dengan merumuskan empat strategi utama yang menyasar ketahanan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Langkah-langkah krusial ini diungkap oleh Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas ancaman siber yang mengintai stabilitas sektor keuangan di dalam maupun luar negeri.
Jurus pertama yang diadopsi BI adalah penguatan sistem pemantauan secara berkelanjutan terhadap berbagai insiden siber global dan domestik yang berkaitan langsung dengan transaksi keuangan. Tujuan utama dari upaya deteksi dini ini adalah memetakan potensi dampak signifikan terhadap keamanan data serta memastikan kelancaran operasional sistem pembayaran nasional tetap terjaga di tengah dinamika ancaman teknologi yang terus berkembang.
Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Sektor
Dalam penguatan regulasi, BI mengakselerasi peningkatan pengelolaan risiko serta proteksi infrastruktur kritis sistem pembayaran, yang mencakup kesiapan penanganan dan pemulihan insiden secara cepat. Penekanan khusus diberikan pada aspek pemulihan untuk memastikan bahwa dampak gangguan tidak berlarut-larut dan layanan publik dapat segera pulih. Sementara itu, jurus ketiga difokuskan pada perkuatan koordinasi strategis dengan otoritas terkait, yang melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kementerian dan lembaga lain guna menjamin efektivitas upaya pencegahan dan penanganan yang terintegrasi dengan tepat sasaran.
Peningkatan Kewaspadaan Penyelenggara dan Pelaporan Instan
Jurus keempat mewajibkan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran beserta pihak penunjang untuk meningkatkan kewaspadaan dan keandalan sistem pengamanan, termasuk kemampuan mendeteksi transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, BI menegaskan protokol ketat bahwa penyelenggara tidak boleh menunda pelaporan saat menemukan insiden siber. Filianingsih menegaskan, "Kalau terjadi insiden jangan ditunggu-tunggu, tapi cepat dilaporkan ke Bank Indonesia dan otoritas terkait, sehingga kita bisa sama-sama melakukan upaya-upaya penanganannya." Sebagai pelengkap, masyarakat juga diminta untuk meningkatkan literasi digital dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta menjaga kerahasiaan data pribadi secara mandiri.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemerintah Targetkan Infrastruktur Sumbar Tangguh: 108 Paket Rehabilitasi Post-Bencana Dipercepat

Pemkab Luwu Resmikan POS Simoma, Strategi Baru Mengintegrasikan 88 Ribu UMKM dengan Ekowisata

Mahasiswi Kedokteran Gigi UI Tewas di Apartemen Beji, Keluarga Tolak Autopsi
