Polri Libatkan Kompolnas dalam Gelar Perkara Kasus Makar Terkait Penyadapan Ilegal
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Bareskrim Polri telah menggelar perkara kasus dugaan makar secara internal yang melibatkan Brigjen Pol.
- Susatyo Purnomo Condro sebagai Direktur Tindak Pidana Umum, dengan menggandeng Kompolnas dan para ahli hukum pada Kamis.
- Langkah ini diambil untuk memastikan proses penyidikan berjalan ketat sesuai prosedur hukum, sejalan dengan implementasi KUHP dan KUHAP baru .
Bareskrim Polri telah menggelar perkara kasus dugaan makar secara internal yang melibatkan Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro sebagai Direktur Tindak Pidana Umum, dengan menggandeng Kompolnas dan para ahli hukum pada Kamis. Langkah ini diambil untuk memastikan proses penyidikan berjalan ketat sesuai prosedur hukum, sejalan dengan implementasi KUHP dan KUHAP baru. Gelar perkara ini menjadi krusial mengingat kasus tersebut berkaitan erat dengan isu sensitif penyadapan ilegal yang melibatkan empat perwira tinggi Polri.
Susatyo menegaskan bahwa dalam forum tersebut, fakta dan bukti-bukti baru yang ditemukan selama penyidikan akan didalami. Selain penyidik dari Ditreskrimum, hadir juga perwakilan Biro Wassidik, Divisi Propam, dan Itwasum Polri guna menjamin objektivitas dan integritas proses hukum. Pendekatan multidisiplin ini diharapkan dapat meminimalkan potensi celah hukum dan memastikan bahwa setiap langkah penyidikan memiliki landasan yuridis yang kuat.
Ekspose ke Kejaksaan Agung dan Penggeledahan Posko
Setelah selesai dengan gelar perkara internal, Bareskrim Polri dijadwalkan akan melaksanakan ekspose perkara di Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November. Sebelumnya, tim penyidik telah melakukan penggeledahan pada Selasa, 17 November malam, di salah satu rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Lokasi tersebut diduga kuat menjadi posko makar yang dikendalikan oleh salah satu tersangka kasus penyadapan ilegal, yaitu EHS. Susatyo mengungkapkan bahwa beberapa posko telah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sebagai bagian dari pengumpulan bukti tindak pidana makar, meskipun detail hasil penggeledahan belum bisa diungkap secara publik.
Konteks Hukum dan Keterkaitan Kasus Penyadapan
Kasus ini bermula dari penerbitan laporan polisi oleh Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk unsur pemufakatan jahat. Dugaan ini terkuai dari rangkaian kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Dalam kasus penyadapan ilegal tersebut, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri, dengan inisial LSP, AS, EHS, dan SU. Keterkaitan antara tindakan spionase ilegal dan dugaan makar menunjukkan kompleksitas pelanggaran yang sedang ditangani, yang mengharuskan pendekatan hukum yang sangat teliti dan transparan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemkab Luwu Resmikan POS Simoma, Strategi Baru Mengintegrasikan 88 Ribu UMKM dengan Ekowisata

Mahasiswi Kedokteran Gigi UI Tewas di Apartemen Beji, Keluarga Tolak Autopsi

Dukungan Prabowo Dorong Pesatnya Kualitas Rumah Subsidi, Ara Jelaskan Fleksibilitas Tenor FLPP hingga 40 Tahun
