Bakom Klaim Serangan Siber ke Prabowo Turun Drastis Pasca Penangkapan Listyo Sigit
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Pernyataan ini disampaikan Syahganda di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 yang berlangsung di Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026).
- Ia mengklaim tren negatif tersebut berbalik arah, ditandai dengan naiknya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan presiden secara tajam.
- Perubahan Sikap Publik Pasca-Penangkapan Syahganda menyebutkan bahwa momen penangkapan Listyo menjadi titik balik dalam persepsi publik.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa intensitas serangan terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial mengalami penurunan signifikan setelah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditangkap. Pernyataan ini disampaikan Syahganda di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 yang berlangsung di Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026). Ia mengklaim tren negatif tersebut berbalik arah, ditandai dengan naiknya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan presiden secara tajam.
Perubahan Sikap Publik Pasca-Penangkapan
Syahganda menyebutkan bahwa momen penangkapan Listyo menjadi titik balik dalam persepsi publik. "Ketika Listyo ditangkap, itu kita lihat embusan ke publikasi Presiden naik dari 43 menjadi 61," ujar Syahganda, merujuk pada peningkatan skor atau indeks kepercayaan masyarakat. Meskipun ia tidak merinci metrik teknis indikator penurunan serangan siber sebelumnya, ia memastikan bahwa tekanan terhadap pemerintah di dunia maya kini berkurang. Baginya, fenomena ini membuktikan bahwa transparansi proses hukum terhadap pejabat tinggi dapat menenangkan opini publik dan meredam narasi negatif yang beredar.
Dimensi Perang Siber dan Hak Informasi Publik
Syahganda menilai bahwa pergeseran dinamika ini tidak terlepas dari konteks perang siber yang merupakan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini. Dalam kesempatan yang sama, ia menyinggung kasus penyadapan yang menyeret nama Listyo hingga berujung pada penangkapan oleh Bareskrim Polri. Syahganda mengaku turut menjadi korban penyadapan tersebut dan menegaskan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui siapa saja yang disadap serta tujuan di balik tindakan tersebut. "Masyarakat perlu tahu untuk apa menyadap, itu hak-hak publik," tegasnya. Ia berharap Rakornas Komisi Informasi kali ini mampu merumuskan regulasi atau rekomendasi yang menjamin hak akses informasi publik, termasuk data sensitif hasil penyadapan, agar masyarakat dapat hidup dalam ketenangan dan kejelasan informasi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemkot Bekasi Gandeng Habibie Center: Dorong Transformasi Digital dan AI untuk Pelayanan Publik yang Responsif

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31

Kabar Buruk untuk Komuter: BMKG Prakirakan Jakarta Senggugur Hujan Petir pada Sore Ini
