APINDO dan Kadin Indonesia Kritik Rencana Wajiban Titip Dana Pesangon ke Negara, Tekankan Kajian Dampak bagi Likuiditas
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Mesin penggerak ekonomi Indonesia tengah diuji oleh perdebatan baru terkait regulasi ketenagakerjaan.
- Shinta Kamdani , Ketua Umum APINDO, menegaskan bahwa desain kebijakan ini harus hati-hati agar tidak membebani likuiditas dunia usaha.
- Isu utama yang disorot adalah risiko duplikasi kewajiban dengan program jaminan sosial yang telah mapan berjalan.
Mesin penggerak ekonomi Indonesia tengah diuji oleh perdebatan baru terkait regulasi ketenagakerjaan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara resmi angkat suara menolak potensi tumpang tindih regulasi jika pemerintah mewajibkan perusahaan menitipkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke lembaga negara. Shinta Kamdani, Ketua Umum APINDO, menegaskan bahwa desain kebijakan ini harus hati-hati agar tidak membebani likuiditas dunia usaha. Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap rencana pemerintah yang masih dalam tahap penyusunan peraturan pelaksanaan, dengan penekanan kuat pada perluasan kajian dampak komprehensif sebelum aturan diimplementasikan.
Isu utama yang disorot adalah risiko duplikasi kewajiban dengan program jaminan sosial yang telah mapan berjalan. Shinta menjelaskan bahwa banyak perusahaan sudah mengalokasikan dana untuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun melalui DPPK maupun DPLK," ujar Shinta kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/11). Ia menilai, tanpa harmonisasi yang jelas antara Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, dan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan, sistem ini justru bisa menjadi beban birokrasi tambahan yang tidak efisien bagi sektor swasta.
Kolaborasi dengan Program Jaminan Sosial yang Sudah Ada
Dalam upaya menemukan titik tengah, APINDO mendorong agar pemerintah mengevaluasi dan memanfaatkan infrastruktur program yang sudah eksis, bukan membangun sistem baru yang terpisah. Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, menambahkan bahwa hak pekerja harus tetap terjamin, termasuk dalam kondisi restrukturisasi atau kesulitan keuangan perusahaan. Namun, ia memperingatkan bahwa pemusatan pengelolaan dana cadangan pada satu lembaga harus dikaji secara mendalam dari aspek kepastian hukum dan efisiensi pengelolaan. Kadin pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah memberikan kepastian pembayaran pesangon, tetapi menolak jika mekanisme tersebut mengabaikan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Peringatan Teknis: Dampak Setoran Berkala terhadap Investasi dan Modal Kerja
Secara teknis dan finansial, kedua asosiasi ini menggaungkan alarm mengenai konsekuensi dari kewajiban setoran berkala bagi dunia usaha. Shinta Kamdani merinci bahwa perusahaan meminta pemerintah memastikan kajian mendalam atas dampak setoran ini terhadap tiga aspek krusial:
- Likuiditas harian perusahaan;
- Ketersediaan modal kerja untuk operasional;
- Stabilitas dan keberlanjutan rencana investasi jangka panjang yang tidak seragam antar sektor.
Pemerintah didesak untuk menjadikan keterlibatan dunia usaha sebagai bagian substantif dalam penyusunan aturan turunan. Fokus utama yang ditekankan oleh APINDO dan Kadin bukanlah sekadar menentukan siapa lembaga pengelola, melainkan pada efektivitas kebijakan dalam melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi nasional. Dengan masih terbukanya ruang diskusi, asosiasi-asosiasi ini berharap regulasi final nanti akan menyeimbangkan perlindungan hak pekerja dengan prinsip keberlanjutan bisnis (business sustainability), menghindari dampak negatif yang bisa melambatkkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Tito Karnavian: Kunci Raih Pertumbuhan Ekonomi 8% Ada di Ekosistem Investasi dan Konsumsi Daerah

Viral Kental Manis Sachet di Menu MBG, Ahli Gizi Kritik Pengawasan BGN

Fadli Zon Tegas Kecam Kekerasan Seksual Mei 1998, Klarifikasi Istilah 'Massal' Jadi Sorotan Publik
