Yusril Sampaikan 50 Rekomendasi Hukum dan HAM ke Instansi Kunci, Fokus Penanganan Pelanggaran Berat Masa Lalu
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Langkah strategis ini menandai peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, di mana jumlah penerima rekomendasi hanya 39 instansi .
- Pada konferensi pers tersebut, Yusril menjelaskan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan bagi setiap instansi untuk mematuhi konstitusi.
- Ia menekankan bahwa pemenuhan HAM bukan hanya tugas Kementerian HAM, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh birokrasi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra resmi menyerahkan rekomendasi kebijakan hukum dan HAM untuk tahun 2027 kepada 50 kementerian dan lembaga di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Langkah strategis ini menandai peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, di mana jumlah penerima rekomendasi hanya 39 instansi. Yusril menegaskan bahwa isu hukum dan HAM bersifat lintas sektoral, sehingga memerlukan integrasi menyeluruh ke dalam program kerja seluruh aparatur negara, berbeda dengan bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih spesifik.
Pada konferensi pers tersebut, Yusril menjelaskan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan bagi setiap instansi untuk mematuhi konstitusi. "Masalah hukum dan masalah HAM itu adalah masalah yang menyangkut seluruh kementerian, seluruh lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga negara, termasuk lembaga independen seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta instansi seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung," kata Yusril. Ia menekankan bahwa pemenuhan HAM bukan hanya tugas Kementerian HAM, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh birokrasi.
Penekanan Khusus pada Koordinasi Kasus HAM Berat Masa Lalu
Salah satu poin krusial dalam serah terima kali ini adalah penekanan khusus pada tahun 2026, di mana Kemenko Kumham Imipas mendapat tugas tambahan untuk mengoordinasikan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Meskipun demikian, Yusril meluruskan persepsi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. "Tugas penyelidikan ada pada Komnas HAM, dan tugas penyidikan ada pada Kejaksaan Agung. Jadi, tugas kami mengoordinasikan semua itu agar seluruh program di bidang HAM dan hukum terselenggara dengan sebaik-baiknya," ucapnya. Klarifikasi ini penting untuk menjaga mekanisme hukum tetap berjalan sesuai jalur, dengan Kemenko sebagai pengarsip koordinasi antarlembaga.
Implikasi Lintas Sektor dan Kehadiran Para Pemangku Kepentingan
Yusril memberikan contoh konkret bagaimana berbagai kementerian memiliki peran spesifik dalam menjamin hak asasi manusia, mulai dari:
- TNI dan Polri: Memiliki kewajiban melindungi HAM dalam pelaksanaan tugas keamanan dan pertahanan.
- Kementerian Pendidikan dan Kesehatan: Bertanggung jawab atas pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- Kementerian Agama: Menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai amanat konstitusi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gagalkan Penyelundupan 56 Kilogram Sabu Asal Malaysia, DJBC Kerjasama TNI-Polri

Strategi KKP dan Kemenko Pangan Jembatani Pasokan Ikan Menuju Dapur MBG Lewat Aplikasi Loka MBG

KPK Perluas Jejaring Saksi: Kakanwil ATR/BPN Jambi dan Sulsel Diperiksa dalam Kasus Suap Summarecon
