KPK Perluas Jejaring Saksi: Kakanwil ATR/BPN Jambi dan Sulsel Diperiksa dalam Kasus Suap Summarecon
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi , Jakarta, pada Senin (19/10/2026).
- Dilansir dari pernyataan resmi Budi Prasetyo , Juru Bicara KPK, di Jakarta pada Selasa, proses pendalaman kasus tidak berhenti hanya pada pejabat pusat.
- KPK juga memeriksa seorang notaris berinisial JSU serta LA , yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Alia Digital Printex , sebagai saksi di wilayah Jakarta.
Pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berakselerasi secara masif seiring dengan pemeriksaan terhadap dua pejabat tinggi, yakni Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Jambi berinisial H dan Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan berinisial W. Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, pada Senin (19/10/2026). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya lembaga antirasuah tersebut dalam mengurai alur dana dan praktik pengurusan hak guna bangunan yang melibatkan korporasi besar, khususnya PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dilansir dari pernyataan resmi Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, di Jakarta pada Selasa, proses pendalaman kasus tidak berhenti hanya pada pejabat pusat. KPK juga memeriksa seorang notaris berinisial JSU serta LA, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Alia Digital Printex, sebagai saksi di wilayah Jakarta. Di sisi lain, tim penyidik melakukan pemeriksaan paralel di Polresta Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan memanggil enam saksi kunci. Mereka meliputi mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat berinisial GJ dan DS, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan ZM, mantan Kepala Seksi Penetapan Hak C, serta dua karyawan dari PT Bela Parahiyangan Investindo yaitu EL dan NR.
Penggeledahan Serentak dan Penetapan Tersangka
Kasus ini berakar dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut menyasar dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan milik PT Summarecon Agung Tbk. Hanya sehari setelah OTT, KPK resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor SCM, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA. Selain itu, pihak swasta perantara RP, mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta lainnya, E dan MF, juga ikut terjerat.
Jejak Digital dan Dokumen Kunci di Bandung
Penyidik KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan intensif sejak pertengahan September 2026. Langkah ini mencakup penggeledahan ruangan L dan beberapa Dirjen di Kementerian ATR/BPN, kantor Summarecon di Jakarta dan Bogor, hingga rumah L di Bekasi dan Nganjuk. Penggeledahan terakhir dilakukan pada 29 September 2026 di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan alur transaksi dalam kasus ini. Serangkaian tindakan penegakan hukum ini menunjukkan komitmen KPK dalam membongkar jaringan suap yang melibatkan pejabat tinggi pertanahan dan korporasi nasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gagalkan Penyelundupan 56 Kilogram Sabu Asal Malaysia, DJBC Kerjasama TNI-Polri

Strategi KKP dan Kemenko Pangan Jembatani Pasokan Ikan Menuju Dapur MBG Lewat Aplikasi Loka MBG

Yusril Sampaikan 50 Rekomendasi Hukum dan HAM ke Instansi Kunci, Fokus Penanganan Pelanggaran Berat Masa Lalu
