Utusan Khusus Presiden Jelaskan Arah Kebijakan Iklim RI PascacOP31 Turki
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Isu utama yang mengemuka adalah percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan Iklim sebagai payung hukum baru yang akan mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.
- Perkembangan Legislasional RUU Keadilan Iklim Di balik diplomasi bilateral di Antalya, terdapat pekerjaan rumah domestik yang serius, yaitu finalisasi kerangka hukum RUU Terbaru .
Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo memberikan klarifikasi mendalam mengenai posisi strategis Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang tengah berlangsung di Antalya, Turki. Dalam wawancara eksklusif di sela-sela pertemuan global yang dijadwalkan pada 9โ20 November 2026 ini, Hashim memetakan respons delegasi terhadap pernyataan resmi Indonesia serta langkah-langkah konkret pemerintah pasca-konferensi untuk memperkuat komitmen iklim nasional.
Isu utama yang mengemuka adalah percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan Iklim sebagai payung hukum baru yang akan mengatur mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Kehadiran Hashim di forum internasional ini menegaskan komitmen Jakarta untuk tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai penggerak kebijakan multilateral yang berpihak pada keadilan antargenerasi dan negara berkembang.
Perkembangan Legislasional RUU Keadilan Iklim
Di balik diplomasi bilateral di Antalya, terdapat pekerjaan rumah domestik yang serius, yaitu finalisasi kerangka hukum RUU Terbaru. Hashim menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk menjembatani gap antara target NDC (Nationally Determined Contributions) Indonesia dengan implementasi di lapangan, memastikan bahwa transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca memiliki landasan hukum yang kuat dan mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

IHSG Koreksi 0,44% di Awal Pekan, 10 Saham Ini Jadi Magnet Aksi Beli Asing

Dari Mitigasi Bencana hingga Koperasi Pesantren: Lima Agenda Strategis Nasional di Bawah Komando Kristomei dan Muhaimin

Polri Gelar Sidang Etik Irjen Eko Hadi, Empat Jenderal Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal Prabowo
