Sultan Baktiar Najamudin Klarifikasi: DPD RI Tak Boleh Usung Cawapres, Dukungan untuk Dasco Hanya Sikap Personal

- Sultan Baktiar Najamudin , Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menegaskan bahwa lembaganya tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusung atau mencalonkan nama calon wakil presiden.
- Namun, kekuatan kuantitatif tersebut tidak serta-merta mengubah status konstitusional DPD menjadi kekuatan politik yang dapat terlibat langsung dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.
- Sultan menjelaskan bahwa mandat utama DPD adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing, bukan menjadi organisasi politik yang memiliki hak untuk mengusung pasangan calon kepala negara.
Sultan Baktiar Najamudin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menegaskan bahwa lembaganya tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusung atau mencalonkan nama calon wakil presiden. Klarifikasi ini disampaikan Sultan guna meluruskan persepsi publik mengenai dukungan sejumlah senator terhadap Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, yang belakangan ramai dibicarakan sebagai kandidat cawapres. Sultan menekankan bahwa posisi DPD RI secara hukum berbeda jauh dengan partai politik, sehingga setiap bentuk dukungan politik yang muncul dari anggota dewan harus dipandang sebagai inisiatif personal, bukan keputusan resmi lembaga negara.
Menurut Sultan, besarnya jumlah anggota DPD RI yang mencapai 152 senator dari seluruh provinsi di Indonesia memang menjadikan lembaga ini sebagai salah satu kekuatan representasi terbesar di parlemen dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Namun, kekuatan kuantitatif tersebut tidak serta-merta mengubah status konstitusional DPD menjadi kekuatan politik yang dapat terlibat langsung dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Sultan menjelaskan bahwa mandat utama DPD adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing, bukan menjadi organisasi politik yang memiliki hak untuk mengusung pasangan calon kepala negara.
Dukungan Personal Berbasis Persahabatan dan Pro-Region
Sultan mengungkapkan bahwa dukungan yang diberikan oleh sejumlah anggota DPD RI kepada Sufmi Dasco Ahmad berakar dari hubungan komunikasi dan persahabatan yang telah terbangun di lingkungan parlemen. Ia menilai Dasco memiliki perhatian yang signifikan terhadap kepentingan daerah, yang menjadi alasan mengapa para senator merasa terpanggil untuk memberikan dukungan secara pribadi. "Teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco. Pak Dasco juga sangat pro daerah. Jadi teman-teman dengan inisiatif memberikan semacam support atau dukungan. Kalau hal itu mungkin tidak harus dilarang juga," ujar Sultan di Jakarta, Selasa (17/11). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dinamika politik di dalam parlemen memiliki dimensi personal yang kompleks, di mana kedekatan interpersonal dapat memengaruhi pandangan politik individu anggota dewan tanpa mengikat lembaga.
Batasan Konstitusional dan Mandat Representasi Daerah
Meskipun demikian, Sultan mengingatkan secara tegas bahwa dukungan politik yang disampaikan oleh anggota DPD RI tidak dapat ditafsirkan sebagai sikap resmi lembaga. Secara konstitusional, DPD RI adalah representasi daerah yang memiliki mandat spesifik, bukan organisasi politik yang memiliki kewenangan mengusung pasangan calon. "Posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik, DPD itu wakil daerah. Jadi karena DPD bukan partai politik, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan," tegas Sultan. Klarifikasi ini menjadi penting untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan bahwa proses pemilihan presiden tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, di mana hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
BERITA TERKAIT (Politik)

Dasco, Sugiono, dan Muzani Menguat: Tiga Pilar Gerindra Diproyeksikan Gantikan Gibran sebagai Wapres

Koalisi Mengerucut: Tiga Elite Gerindra Jadi Favorit Cawapres Pengganti Gibran

Cak Imin Luncurkan Majelis Ilmu: Menghidupkan Diskursus Sosialisme Islam sebagai Fondasi Baru PKB
