MPR Gelar Rapat Gabungan Jumat Ini, Tetapkan Jadwal Paripurna Pengganti Wapres

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan menggelar rapat gabungan (ragab) pada Jumat (13/11) untuk menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden baru. Langkah strategis ini dilakukan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, yang menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan di tingkat negara. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa rapat ini merupakan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan tersebut secara tertib dan sesuai aturan.

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa rapat gabungan dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB. Agenda rapat ini tidak hanya membahas teknis waktu pelaksanaan paripurna, tetapi juga mencakup beberapa keputusan krusial lainnya. Muzani mengonfirmasi hal ini usai menerima surat pengunduran diri Gibran di kompleks parlemen pada Kamis (12/11). Kehadiran semua pimpinan MPR, pimpinan delapan fraksi MPR, serta perwakilan DPD RI menjadi syarat utama agar keputusan yang diambil memiliki legitimasi penuh.

Mekanisme Konstitusional dan Batas Waktu Rapat Gabungan

Secara prosedural, Rapat Gabungan diatur dalam Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Rapat ini dihadiri oleh sembilan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan kelompok DPD. Aturan tersebut menetapkan batas waktu ketat: rapat gabungan wajib digelar paling lama 3x24 jam setelah kursi wakil presiden dinyatakan kosong. Dalam forum ini, MPR akan menetapkan jadwal paripurna yang harus dilaksanakan paling lama 60 hari sejak kekosongan jabatan. Keputusan rapat gabungan tersebut wajib disampaikan kepada Presiden melalui surat resmi, yang dilampiri dengan berkas persyaratan calon wakil presiden sesuai peraturan perundang-undangan.

Tiga Keputusan Kritis di Agenda Rapat Jumat

Di luar penentuan jadwal paripurna, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa rapat gabungan Jumat besok akan memutus tiga poin lain yang bersifat strategis. Keputusan-keputusan tersebut meliputi:

• MPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden yang akan dipilih dalam sidang paripurna.
• Pembentukan tim verifikasi yang bertugas memeriksa berkas calon wakil presiden yang diajukan oleh Presiden.
• Penyepakatan pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf Ketetapan MPR terkait proses pemilihan pengganti wakil presiden.

Proses verifikasi dan penetapan ini memiliki tenggat waktu ketat. Berdasarkan Pasal 136 ayat 1, MPR akan membentuk tim verifikasi paling lama 2x24 jam sebelum batas waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan dua nama calon. Ahmad Muzani memastikan bahwa seluruh keputusan ini akan difinalkan pada pukul 14.00 WIB Jumat mendatang, menandai awal dimulainya proses formal pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia.