Rieke Diah Pitaloka Dorong Dua Perpres Kunci untuk Integrasi Tata Kelola Imigrasi dan Pemasyarakatan Nasional
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Rekomendasi tersebut diutarakan Rieke usai menghadiri diskusi kelompok terpumpun (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
- Ia menegaskan bahwa perjalanan dua tahun Kemenimipas tidak mudah karena memerlukan konsolidasi pembentukan budaya institusi yang kuat.
- Meski telah mencatat sejumlah pencapaian, tata kelola kementerian tersebut dinilai harus ditingkatkan dengan pendekatan kolaboratif, bukan bekerja secara terfragmentasi.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, merekomendasikan penerbitan dua peraturan presiden (Perpres) strategis guna mengintegrasikan sistem tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan secara nasional. Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi kompleksitas koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam dua tahun pertama keberadaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sebagai kementerian baru hasil pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Rekomendasi tersebut diutarakan Rieke usai menghadiri diskusi kelompok terpumpun (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia menegaskan bahwa perjalanan dua tahun Kemenimipas tidak mudah karena memerlukan konsolidasi pembentukan budaya institusi yang kuat. Meski telah mencatat sejumlah pencapaian, tata kelola kementerian tersebut dinilai harus ditingkatkan dengan pendekatan kolaboratif, bukan bekerja secara terfragmentasi. Rieke menekankan bahwa urusan keimigrasian dan pemasyarakatan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai instansi lain, sehingga diperlukan landasan hukum yang jelas untuk memetakan pembagian tugas secara presisi.
Pemetaan Tugas Lintas Instansi Berdasarkan Kebijakan Satu Data Indonesia
Dua Perpres yang direkomendasikan mencakup sistem tata kelola keimigrasian nasional terintegrasi dan sistem tata kelola pemasyarakatan nasional terintegrasi. Kehadiran regulasi ini bertujuan memperjelas alur kerja antar-instansi dengan tetap berpijak pada kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam skema integrasi ini, Kemenimipas diposisikan sebagai wali data utama keimigrasian dan pemasyarakatan, sementara instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan berperan dalam dimensi spesifik seperti administrasi kependudukan, diplomasi, serta penanganan ruang siber terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Rieke menyebut, dari sisi politik legislasi, dua poin ini harus dipertanyakan bersama karena akan berdampak langsung pada peningkatan sumber daya manusia serta pemenuhan anggaran yang terancang, terukur, dan tepat sasaran.
Mengatasi Gap Data NIK dan Memperkuat Peran Pemerintah Daerah
Rieke menyoroti persoalan klasik komunikasi lintas kementerian yang hingga kini belum terintegrasikan secara utuh melalui aturan hukum. Tanpa integrasi data yang komprehensif, muncul berbagai masalah di lapangan, di antaranya keberadaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kondisi ini menyulitkan penelusuran keluarga dan pemenuhan hak warga binaan, yang secara administratif berada di luar kewenangan pemasyarakatan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perspektif administrasi kependudukan yang menyeluruh dari lahir hingga wafat, seiring penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan ke Komisi II DPR. Memasuki era otonomi daerah, Rieke menegaskan bahwa perjuangan membangun sistem tata kelola terintegrasi tidak hanya melibatkan kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga mewajibkan keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas kebijakan di seluruh pelosok negeri.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

PPATK Ungkap Jejak Keuangan Tindak Pidana Semester I-2026 Tembus Rp416,58 Triliun

Kemenhub Siagakan 352 Pesawat dan Ribuan Personel Hadapi Lonjakan Nataru 2026/2027

Reformasi Etik Polri: Kapolri Terbitkan Perpol Baru, Anggota Majelis Kini Bisa Berpangkat Lebih Rendah
